KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Parlemen mewacanakan pembentukan beleid sapu jagat sistem politik atau omnibus law. Gagasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebutkan rencana membentuk omnibus law politik adalah sesuatu yang positif. Lantaran beberapa peraturan di sistem perpolitikan memiliki hubungan satu sama lain, maka masuk akal jika menggunakan sistem omnibus law untuk paket Undang Undang (UU) Politik.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.