Naskah Akademik Sebelum Bahas Omnibus Law Politik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Parlemen mewacanakan pembentukan beleid sapu jagat sistem politik atau omnibus law. Gagasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebutkan rencana membentuk omnibus law politik adalah sesuatu yang positif. Lantaran beberapa peraturan di sistem perpolitikan memiliki hubungan satu sama lain, maka masuk akal jika menggunakan sistem omnibus law untuk paket Undang Undang (UU) Politik.
