Oil Prices Fall, Subsidized Fuel Prices are likely to Be Cut

Kamis, 25 Mei 2023 | 09:25 WIB
Oil Prices Fall, Subsidized Fuel Prices are likely to Be Cut
[ILUSTRASI. Oil Prices Fall, Subsidized Fuel Prices are likely to Be Cut. KONTAN/Cheppy A. Muchlis]
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. The fuel (BBM) price reduction option is open again. The opportunity emerged after the Indonesian Crude Price (ICP) dropped to US$ 79,35 per barrel as of April 2023. 

The ICP price is lower than the ICP's assumption in the state revenue and expenditure budget (APBN) 2023, which is US$ 90 per barrel.

Lately, the rupiah has also tended to appreciate against the US dollar, compared to the beginning of the year. Jisdor exchange rate as of May 24, 2023 shows exchange rates of Rp 14.095 per US dollar (AS). The rupiah has strengthened and risen by 4.47% since the beginning of the year. 

Moreover, the government proposes a global crude oil price in the range of US$ 75 to US$ 85 per barrel in macro assumptions of the state revenue and expenditure budget. As for the US dollar, it is in the range of Rp 14.700-Rp 15.300.

Baca Juga: Mineral Export Regulation Loosened Again

A member of The House of Representatives (DPR) from the PKS fraction, Mulyanto, estimated that the assumption was far below the condition when the fuel (BBM) subsidies were raised in September 2022. At that time, the exchange rate of the rupiah reached Rp 15,500 per US dollar. The world oil price is above $110 per barrel. Based on this comparison, the budget burden on fuel subsidies in 2024 should be reduced. He hopes that the budget difference can be allocated for fuel subsidies.

Eventually, the fuel subsidies, such as Solar and Pertalite will get cheaper. The Pertalite price is currently Rp 10.000 per liter, while Solar's is Rp 6.800 per liter. "The subsidized fuel price should go down now," Mulyanto said in a statement on Tuesday (23/5).

However, the head of the state revenue and expenditure budget, The Fiscal Policy Agency (BKF), Wahyu Utomo said the government has not yet planned to lower the price of subsidized fuel. He reasoned that the fuel subsidies price is not only determined by the ICP price but also by other factors.

The government should consider the rate of the rupiah as well. Then, supply and demand for fuel subsidies are no less important. Moreover, he projected that the volume of fuel subsidies consumption could rise again this year. This is the result of the economic recovery that began this year.

"The ICP price trend is indeed lowering; however, the Rupiah exchange rate is expected to depreciate again, and fuel volume is predicted to be potentially higher," Wahyu told KONTAN, on Wednesday (24/5).

Baca Juga: Indonesia, Iran Sign Preferential Trade Agreement

Reforminer Institute Executive Director Komaidi Notonegoro sees that it is still difficult to lower subsidized fuel prices now. Even though it goes down, the ICP price assumption is below US$70 per barrel.

Then the rupiah exchange rate at the initial assumption level is Rp 14,800 per US dollar. Meanwhile, the current rupiah exchange rate is still above the initial assumption.

Even so, the price of subsidized fuel in Indonesia, he claims, is still affordable. Fuel prices in Indonesia are among the cheapest in Southeast Asia.

Bagikan

Berita Terbaru

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:50 WIB

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat

Legalisasi sumur rakyat merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian WK untuk Peningkatan Produksi

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:43 WIB

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi

Utilitas produksi smelter di Indonesia berpotensi menyusut 25%-30% pada tahun ini seiring pemangkasan produksi

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:38 WIB

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing nasional dan percepat pembangunan.

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:11 WIB

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil

Keterbatasan suplai mal baru di Jakarta menjadi sinyal yang cukup baik bagi potensi permintaan sewa, khususnya mal dengan pengunjung yang kuat.

Kino Indonesia (KINO) Membidik Pasar Generasi Muda
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:02 WIB

Kino Indonesia (KINO) Membidik Pasar Generasi Muda

Strategi ini sebagai langkah antisipasi adanya potensi peningkatan permintaan, seiring meningkatnya aktivitas generasi Z (gen Z) dan milenial.

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:14 WIB

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah

Industri baja menghadapi tantangan, yakni impor baja yang berlebih, praktik perdagangan yang tidak adil, dankapasitas produksi yang belum optimal.

INDEKS BERITA

Terpopuler