OJK: Bumiputera Harus Membentuk Direksi Baru di Akhir Juli

Senin, 22 Juli 2019 | 07:05 WIB
OJK: Bumiputera Harus Membentuk Direksi Baru di Akhir Juli
[]
Reporter: Ahmad Febrian, Maizal Walfajri | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera sepertinya bisa sedikit bernafas lega, Jika tak ada onak dan duri, perusahaan asuransi mutual tersebut akan memiliki direksi definitif pada akhir Juli 2019 ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Badan Perwakilan Anggota (BPA) segera mengangkat manajemen baru yang nantinya akan melaksanakan fit and proper test dari regulator. Maklum sejak Mei 2019 tiba-tiba BPA mencopot Direktur Utama BPA dan beberapa direksi lain, sehingga hanya menyisakan satu direksi yang mengendalikan AJB.

Padahal AJB memerlukan manajemen yang solid di tengah kesulitan keuangan. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK Moch. Ichsanuddin menyebutkan OJK sudah memberikan batas waktu yang cukup wajar. Termasuk peringatan tertulis bagi BPA agar segera berbenah soal manajemen.

Baca Juga: OJK sebut AJB Bumiputera mulai bermasalah sejak krisis 1998, begini ceritanya 

Menurutnya dengan Direksi yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) tidak bisa mengambil keputusan yang strategis terkait penyelamatan perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini.

"Struktur organisasi sudah saya minta review ulang, SOP diperbaiki lalu TI juga sudah diperbaiki dan sudah kenal virtual account bagi polis baru," ujar Ichsanuddin di kantornya kepada KONTAN pekan lalu. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, berbahaya bagi penyelamatan Bumiputera. Jika BPA tak kunjung menentukan direksi, OJK siap menjatuhkan sanksi selanjutnya.

Menurut Ichsanuddin banyak cara menyelamatkan Bumiputera. Ia mencontohkan salah satunya adalah dengan menjual aset. Ada beberapa aset tidak produktif lagi dan butuh biaya perawatan mahal. Apalagi tanah dan bangunan Bumiputera berada di kawasan strategis. "Aset strategis banyak peminat, seperti di Depok seluas 12 hektare, Kan bisa menutup klaim sehingga image Bumiputera bisa terbang lagi," ujar Ichsanuddin. Sayang, Nurhasanah, Ketua BPA tak merespons permintaan wawancara dari KONTAN.

Bagikan

Berita Terbaru

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 

INDEKS BERITA

Terpopuler