Ongkos Gaduh Politik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sungguh sulit menjadi pengusaha di negeri ini. Belakangan, semakin sering muncul kegaduhan politik yang menimbulkan ketidakpastian bagi iklim bisnis. Kasus dugaan penyadapan illegal dan niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri adalah dua hal terbaru yang bikin pebisnis pusing. Padahal, mereka juga masih harus menghadapi persoalan riil bisnis sehari-hari seperti pelemahan daya beli hingga pelemahan krus rupiah.
Sejatinya, daya tahan korporasi kita teruji. KONTAN mencatat, sebanyak 28 dari 34 emiten LQ45 yang telah melaporkan kinerja Januari-September 2026 membukukan pertumbuhan laba bersih. Artinya, ada modal kuat untuk menggerakkan ekonomi.
Riset Verdhana pada akhir Oktober 2026 juga melaporkan rekor kas korporasi sebesar Rp 470 triliun pada kuartal II-2026, naik 11% secara tahunan. Sementara, rasio utang terhadap ekuitas sekitar 0,53 kali.
Kas tebal merupakan modal untuk ekspansi bisnis. Tapi, melihat perkembangan iklim politik belakangan, jangan kaget jika pebisnis justru akan semakin menumpuk cadangan kas untuk jaga-jaga. Sekali lagi, cash is king menjadi pilihan rasional saat ketidakpastian meningkat. Kegaduhan baru berisiko memperpanjang penundaan ekspansi.
Peringatan Kadin patut didengar. Wakil Ketua Umum, Erwin Aksa, menekankan kebutuhan investor akan politik yang stabil, perlindungan hukum, dan arah kebijakan ekonomi yang konsisten. Ketidakpastian berkepanjangan bisa mengubah persepsi risiko, keputusan ekspansi, serta arus investasi. Fundamental yang sehat pun bisa kehilangan tenaga pendorong.
Ketidakpastian politik juga dapat memicu penundaan investasi jangka panjang, termasuk penanaman modal asing. Proyek dan pembukaan lapangan kerja ikut terancam. Rupiah serta IHSG pun rentan bergejolak. Ujungnya, pertarungan elite bisa menjelma tambahan ongkos bagi dunia usaha dan masyarakat.
Inilah risiko yang kerap luput dari perdebatan politik. Investasi perusahaan adalah order bagi para pemasok, pekerjaan bagi buruh, dan pelanggan bagi warung-warung di sekitar pabrik. Ketika bisnis melambat atau stagnan, dapur rumah tangga ikut terancam. Korporasi besar punya cadangan kas. Tapi, pekerja dan usaha kecil belum tentu punya kemewahan serupa.
Para politikus harus segera mengalihkan fokus dari persaingan kekuasaan dan kembali ke tujuan kesejahteraan rakyat.
