Berita

Pajak Mengincar Spotify, Netflix dan Layanan Elektronik Lain

Jumat, 06 September 2019 | 07:50 WIB

ILUSTRASI. Logo Google Ads (tengah)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah berhasil memungut pajak dari PT Google Indonesia mulai Oktober nanti, otoritas pajak akan mengincar pajak dari Amazon, Spotify, Netflix, dan kawan-kawannya.

Langkah tersebut ditempuh melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, yang tengah diramu pemerintah.

Melalui RUU tersebut, pemerintah mengatur pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ada dua poin dalam RUU yang ditargetkan bisa diundangkan tahun depan itu.

Pertama, pemungutan dan penyetoran pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas impor barang dan jasa tidak berwujud. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan, kini hal itu dilakukan konsumen yang melakukan impor dengan Surat Setoran Pajak.

Baca Juga: Ini dua poin utama dalam RUU Perpajakan

Nah dalam RUU terbaru, tanggung jawab PPN tidak hanya ke konsumen, melainkan juga subjek pajak luar negeri (SPLN). SPLN yang dimaksud, yaitu negara yang telah menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda. Saat ini jumlahnya 69 negara.

Nantinya, SPLN bisa menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas nama SPLN. Misalnya, Google Indonesia yang telah memberlakukan PPN sebesar 10% atas layanan Google Ads.

Pemerintah juga menunjuk SPLN baik pedagang, penyedia jasa, maupun platform untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN.

"SPLN yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia juga punya tanggung jawab membayar PPN karena juga mengambil profit dari Indonesia," kata Robert, Kamis (5/9). Di luar 69 negara itu, pemerintah bakal mengejar pajak penghasilan SPLN atas kegiatan ekonomi SPLN di dalam negeri.

Baca Juga: Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matang

Kedua, mengatur pengenaan pajak atas penghasilan terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia oleh SPLN yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia atau physical presence.

RUU bakal menetapkan tarif dan definisi Badan Usaha Tetap (BUT) bahwa tidak hanya berdasarkan kehadiran fisik, tetapi juga kegiatan ekonominya di dalam negeri.

Sementara itu, "Tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan pajak penghasilan," tambah Robert.

Reporter: Yusuf Imam Santoso
Editor: Thomas Hadiwinata

IHSG
6.236,69
0.28%
17,26
LQ45
985,92
0.27%
2,68
USD/IDR
14.100
0,57
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga