Panggung Keresahan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Pandji Pragiwaksono menggema di jagat maya dan dunia nyata. Lewat panggung bertajuk Mens Rea, Pandji menumpahkan keresahannya atas kondisi sosial politik Indonesia. Pandji adalah satu dari segelintir komika Indonesia yang mengkritik kekuasaan lewat satire dan komedi.
Di panggung offline, gaungnya tampak belum terasa. Jadwal tur Mens Rea Pandji bergulir di 11 daerah mulai April hingga Agustus tahun lalu. Setelah masuk panggung digital, platform Netflix, sejak 27 Desember 2025, materi Mens Rea Pandji meledak. Amplifikasi inilah yang menyebabkan banyak pihak gerah bahkan sampai melaporkan Pandji ke ranah hukum.
Entah ada kaitannya atau tidak, momentum kasus Pandji juga beriringan dengan kasus teror yang dialami sederet influencer hingga akademisi, yang mengkritik kondisi terkini, termasuk soal penanganan bencana di Sumatra.
Kritik yang disampaikan Pandji, juga para influencer, merupakan bagian dalam proses demokrasi. Jika niatnya adalah kritik terhadap fenomena politik, seperti praktik politik balas budi, juga maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, maka hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang sehat dan bukan merupakan tindak pidana. Tanpa adanya bukti niat jahat yang nyata, maka penggunaan instrumen pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara kritis.
Masyarakat Indonesia mulai melek politik. Kritik yang disampaikan oleh sejumlah pihak, terutama melalui komedi dan satire, publik tidak melihatnya sebagai sumber perpecahan. Justru masyarakat membutuhkan hiburan yang sehat, kontrol sosial yang dibungkus komedi, di tengah beratnya kondisi perekonomian saat ini. Mens Rea Pandji yang laris manis di platform digital menunjukkan masyarakat mulai sadar dan peka dalam melihat kondisi Indonesia. Masyarakat memerlukan hiburan alternatif yang related dengan kehidupan sehari-hari.
Toh kerja-kerja instrumen demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mampu melepaskan dahaga masyarakat. Fungsi-fungsi legislatif rasanya belum maksimal untuk membela kepentingan konstituennya.
Panggung kritik dan kebebasan berpendapat sudah bergeser dari lembaga formal ke panggung alternatif, seperti stand up comedy.
Pemerintah mesti peka melihat pergeseran ini. Jika mengabaikan suara-suara alternatif, narasi kekuasaan bisa kian tidak relevan.
