ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (tengah) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) hadir dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024). Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fisikal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyerahkan rancangan dan asumsi makro ekonomi Indonesia 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rancangan ini akan menjadi modal awal pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan programnya pada tahun depan.
Secara umum, fraksi di DPR menerima rancangan dari pemerintah, meski dengan beberapa catatan. PDI Perjuangan (PDI-P), misalnya, meminta pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 0% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
