Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang

Selasa, 08 Februari 2022 | 16:14 WIB
Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang
[ILUSTRASI. Bendera AS dan Jepang berkibar bersama di luar Gedung Putih di Washington 27 April 2015. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/2) mengumumkan penghapusan tarif atas baja yang diimpor dari Jepang. Washington mengenakan tarif impor atas 1,25 juta metrik ton baja Jepang per tahun sejak era administrasi Donald Trump. Penghapusan tarif atas baja dari Jepang muncul setelah AS membuka pintu bagi pembuat baja Uni Eropa tahun lalu.

Kesepakatan baru, yang tidak mencakup aluminium, akan diberlakukan pada 1 April. Dalam kesepakatan penghapusan tarif antara kedua negara, Jepang diharuskan mengambil langkah nyata untuk memerangi kelebihan kapasitas manufaktur baja global, yang sebagian besar berpusat di China, kata pejabat AS.

Sebuah pernyataan bersama AS-Jepang mengatakan, dalam waktu enam bulan Jepang akan mulai menerapkan langkah-langkah domestik yang sesuai, seperti antidumping, countervailing duty, dan tindakan pengamanan atau tindakan lain yang setidaknya memiliki efek setara, untuk menciptakan kondisi industri yang lebih berorientasi ke pasar.

Baca Juga: Setelah 12 Tahun Angkat Kaki, Hyundai Siap Kembali ke Jepang dengan Mobil Listrik

Kesepakatan tersebut, seperti kesepakatan baja dan aluminium Uni Eropa yang dicapai pada Oktober, menyerukan baja yang diimpor dari Jepang untuk sepenuhnya diproduksi di negara itu untuk menikmati akses bebas bea. Keharusan memenuhi standar "melted and poured" itu untuk mencegah risiko baja dari China menyiasati aturan impor AS.

"Ini adalah langkah menuju solusi, tetapi kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya menghapus tarif dengan cara yang konsisten dengan aturan WTO," kata Menteri Perindustrian Jepang, Koichi Hagiuda, Selasa.

Seorang pejabat di kementerian mengatakan pengecualian aluminium mencerminkan posisi AS dan bukan permintaan Jepang.

Sebagian besar upaya perdagangan yang dilakukan Pemerintahan Joe Biden berpusat pada upaya memperbaiki hubungan dagang yang tegang dengan negara-negara sekutunya, yang sama-sama beraliran demokrasi dan digerakkan pasar.

Baca Juga: Facebook & Instagram Terancam Berhenti Operasi di Eropa, Ini Penyebabnya

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan kesepakatan itu "akan memperkuat industri baja Amerika dan memastikan tenaga kerjanya tetap kompetitif, sementara juga menyediakan lebih banyak akses ke baja yang lebih murah dan mengatasi masalah utama antara AS dan Jepang, salah satu sekutu terpenting kami."

Tidak seperti Uni Eropa dan Inggris, yang mencari kesepakatan serupa, Jepang tidak mengenakan tarif pembalasan atas barang-barang AS seperti wiski, sepeda motor, dan denim.

Kesepakatan itu terjadi ketika harga baja AS mulai surut dari rekor tertinggi yang dipicu oleh permintaan yang kuat dan kendala pasokan yang didorong oleh pandemi, yang berkontribusi pada inflasi yang tinggi di seluruh perekonomian.

Baja canai panas Midwest, yang memuncak pada $1.945 per ton September lalu, ditutup pada $1.180 pada hari Selasa, masih hampir dua kali lipat dari harga $578 pada 7 Februari 2020, sebelum pandemi melanda.

Para eksekutif industri baja AS telah menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintahan Biden akan menegosiasikan terlalu banyak akses bagi pembuat baja asing dan mengakibatkan banjir impor baja. Kecemasan ini muncul karena industri baja di AS telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas. 

Tetapi para eksekutif industri menyuarakan kelegaan bahwa kesepakatan yang diumumkan pada hari Senin membatasi impor Jepang pada rata-rata volume impor di periode 2018 dan 2019.

Tidak seperti kesepakatan UE, yang menambahkan pengecualian tarif masa lalu ke kuota blok itu, baja Jepang yang diimpor di bawah tarif masa lalu akan diperhitungkan terhadap volume kuota Jepang.

Presiden Asosiasi Produsen Baja Philip Bell mengatakan sekitar 58% dari impor baja tahun 2021 dari Jepang, atau sekitar 550.000 metrik ton, masuk melalui pengecualian, sehingga kesepakatan itu akan membatasi volume tambahan.

Baca Juga: Harga Emas Kembali Naik, Dipicu Kekhawatiran Ketegangan Geopolitik

"Secara keseluruhan ini adalah kesepakatan yang kuat untuk pembuat baja Amerika. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengambil pendekatan satu ukuran untuk semua ketika menyangkut pekerjaan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi kita," tambah Bell.

Jepang juga pada awalnya tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan AS-UE tentang kesepakatan global untuk mencegah perdagangan baja yang dibuat dengan emisi karbon tinggi - inisiatif lain yang bertujuan memerangi produksi baja China yang boros karbon. Namun para pejabat AS mengatakan Jepang akan berunding dengan AS tentang metodologi untuk mengukur intensitas karbon dalam produksi baja dan aluminium.

Industri baja Jepang juga sangat bergantung pada produksi tanur sembur berbahan bakar batu bara. Sementara lebih dari 70% baja AS dibuat dengan tanur busur listrik yang memancarkan lebih sedikit karbon.

Bagikan

Berita Terbaru

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen
| Kamis, 16 April 2026 | 18:38 WIB

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan rencana menambah lini bisnis ke hidrogen dan data center.

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting
| Kamis, 16 April 2026 | 17:42 WIB

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting

Dari sisi laporan keuangan, akan ada impairement yang signifikan karena perusahaan harus melakukan write-off atas nilai investasinya.

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter
| Kamis, 16 April 2026 | 09:46 WIB

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter

Kendati dibayangi pemangkasan kuota, para analis masih memandang positif prospek kinerja keuangan dan saham INCO.

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang
| Kamis, 16 April 2026 | 09:25 WIB

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang

TINS akan menyuplai bahan baku mineral tanah jarang dari Sisa Hasil Produksi timah ke fasilitas produksi bersama Perminas. 

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue
| Kamis, 16 April 2026 | 08:57 WIB

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue

Saham baru ini dipatok dengan harga Rp 350 per saham. Dus, dari rights issue, RMKO berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 159,9 miliar.​

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara
| Kamis, 16 April 2026 | 08:55 WIB

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara

Letak geografis yang relatif aman dari zona konflik membuat ADMR dalam kondisi yang pas untuk menyuplai pasar Asia Timur.

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat
| Kamis, 16 April 2026 | 08:50 WIB

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat

Prospek PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) pada 2026 diproyeksi masih cerah. Ini berkaca pada pertumbuhan kinerja MTDL pada 2025.

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah
| Kamis, 16 April 2026 | 08:41 WIB

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah

Pelemahan rupiah dalam jangka menengah bisa menekan margin emiten konsumer, termasuk PT Mayora Indah Tbk (MYOR). ​

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar
| Kamis, 16 April 2026 | 08:32 WIB

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berencana menjual seluruh saham tambang batubara Kestrel Coal Group Pyt Ltd di Australia.

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik
| Kamis, 16 April 2026 | 08:11 WIB

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik

Posisi utang luar negeri Indonesia melonjak pada Februari 2026. Kenaikan drastis ini didorong bank sentral.    

INDEKS BERITA

Terpopuler