Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang

Selasa, 08 Februari 2022 | 16:14 WIB
Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang
[ILUSTRASI. Bendera AS dan Jepang berkibar bersama di luar Gedung Putih di Washington 27 April 2015. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/2) mengumumkan penghapusan tarif atas baja yang diimpor dari Jepang. Washington mengenakan tarif impor atas 1,25 juta metrik ton baja Jepang per tahun sejak era administrasi Donald Trump. Penghapusan tarif atas baja dari Jepang muncul setelah AS membuka pintu bagi pembuat baja Uni Eropa tahun lalu.

Kesepakatan baru, yang tidak mencakup aluminium, akan diberlakukan pada 1 April. Dalam kesepakatan penghapusan tarif antara kedua negara, Jepang diharuskan mengambil langkah nyata untuk memerangi kelebihan kapasitas manufaktur baja global, yang sebagian besar berpusat di China, kata pejabat AS.

Sebuah pernyataan bersama AS-Jepang mengatakan, dalam waktu enam bulan Jepang akan mulai menerapkan langkah-langkah domestik yang sesuai, seperti antidumping, countervailing duty, dan tindakan pengamanan atau tindakan lain yang setidaknya memiliki efek setara, untuk menciptakan kondisi industri yang lebih berorientasi ke pasar.

Baca Juga: Setelah 12 Tahun Angkat Kaki, Hyundai Siap Kembali ke Jepang dengan Mobil Listrik

Kesepakatan tersebut, seperti kesepakatan baja dan aluminium Uni Eropa yang dicapai pada Oktober, menyerukan baja yang diimpor dari Jepang untuk sepenuhnya diproduksi di negara itu untuk menikmati akses bebas bea. Keharusan memenuhi standar "melted and poured" itu untuk mencegah risiko baja dari China menyiasati aturan impor AS.

"Ini adalah langkah menuju solusi, tetapi kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya menghapus tarif dengan cara yang konsisten dengan aturan WTO," kata Menteri Perindustrian Jepang, Koichi Hagiuda, Selasa.

Seorang pejabat di kementerian mengatakan pengecualian aluminium mencerminkan posisi AS dan bukan permintaan Jepang.

Sebagian besar upaya perdagangan yang dilakukan Pemerintahan Joe Biden berpusat pada upaya memperbaiki hubungan dagang yang tegang dengan negara-negara sekutunya, yang sama-sama beraliran demokrasi dan digerakkan pasar.

Baca Juga: Facebook & Instagram Terancam Berhenti Operasi di Eropa, Ini Penyebabnya

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan kesepakatan itu "akan memperkuat industri baja Amerika dan memastikan tenaga kerjanya tetap kompetitif, sementara juga menyediakan lebih banyak akses ke baja yang lebih murah dan mengatasi masalah utama antara AS dan Jepang, salah satu sekutu terpenting kami."

Tidak seperti Uni Eropa dan Inggris, yang mencari kesepakatan serupa, Jepang tidak mengenakan tarif pembalasan atas barang-barang AS seperti wiski, sepeda motor, dan denim.

Kesepakatan itu terjadi ketika harga baja AS mulai surut dari rekor tertinggi yang dipicu oleh permintaan yang kuat dan kendala pasokan yang didorong oleh pandemi, yang berkontribusi pada inflasi yang tinggi di seluruh perekonomian.

Baja canai panas Midwest, yang memuncak pada $1.945 per ton September lalu, ditutup pada $1.180 pada hari Selasa, masih hampir dua kali lipat dari harga $578 pada 7 Februari 2020, sebelum pandemi melanda.

Para eksekutif industri baja AS telah menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintahan Biden akan menegosiasikan terlalu banyak akses bagi pembuat baja asing dan mengakibatkan banjir impor baja. Kecemasan ini muncul karena industri baja di AS telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas. 

Tetapi para eksekutif industri menyuarakan kelegaan bahwa kesepakatan yang diumumkan pada hari Senin membatasi impor Jepang pada rata-rata volume impor di periode 2018 dan 2019.

Tidak seperti kesepakatan UE, yang menambahkan pengecualian tarif masa lalu ke kuota blok itu, baja Jepang yang diimpor di bawah tarif masa lalu akan diperhitungkan terhadap volume kuota Jepang.

Presiden Asosiasi Produsen Baja Philip Bell mengatakan sekitar 58% dari impor baja tahun 2021 dari Jepang, atau sekitar 550.000 metrik ton, masuk melalui pengecualian, sehingga kesepakatan itu akan membatasi volume tambahan.

Baca Juga: Harga Emas Kembali Naik, Dipicu Kekhawatiran Ketegangan Geopolitik

"Secara keseluruhan ini adalah kesepakatan yang kuat untuk pembuat baja Amerika. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengambil pendekatan satu ukuran untuk semua ketika menyangkut pekerjaan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi kita," tambah Bell.

Jepang juga pada awalnya tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan AS-UE tentang kesepakatan global untuk mencegah perdagangan baja yang dibuat dengan emisi karbon tinggi - inisiatif lain yang bertujuan memerangi produksi baja China yang boros karbon. Namun para pejabat AS mengatakan Jepang akan berunding dengan AS tentang metodologi untuk mengukur intensitas karbon dalam produksi baja dan aluminium.

Industri baja Jepang juga sangat bergantung pada produksi tanur sembur berbahan bakar batu bara. Sementara lebih dari 70% baja AS dibuat dengan tanur busur listrik yang memancarkan lebih sedikit karbon.

Bagikan

Berita Terbaru

Bidik Proyek MBG, Produsen Susu Asal Malaysia Siap Bertarung dengan Pemain Lokal
| Rabu, 26 November 2025 | 17:36 WIB

Bidik Proyek MBG, Produsen Susu Asal Malaysia Siap Bertarung dengan Pemain Lokal

Farm Fresh Bhd. bakal mendirikan pertanian seluas 230 ha di Bandung dan sedang mencari kemitraan untuk membangun distribusi lokal.

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025
| Rabu, 26 November 2025 | 15:45 WIB

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025

Laba bersih BTN naik 13,72% jadi Rp 2,50 triliun per Oktober 2025, didukung kredit dan DPK. Analis proyeksikan laba Rp 3,30 triliun di 2025.

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja
| Rabu, 26 November 2025 | 08:59 WIB

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja

SMGR sudah pulih, terutama pada kuartal III-2025 terlihat dari pencapaian laba bersih setelah pada kuartal II-2025 perusahaan masih merugi.

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid
| Rabu, 26 November 2025 | 08:53 WIB

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid

Simak analisis prospek saham rumah sakit HEAL, SILO, dan MIKA) tahun 2026 yang berpotensi disulut kenaikan iuran BPJS dan implementasi KRIS.

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS
| Rabu, 26 November 2025 | 08:45 WIB

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS

Pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data makroekonomi penting seperti indeks harga produsen, penjualan ritel dan produksi industri AS.

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 08:22 WIB

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsultan pajak

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
| Rabu, 26 November 2025 | 08:17 WIB

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat

Ditjen Bea dan Cukai bakal memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikan ke pasar domestik

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik
| Rabu, 26 November 2025 | 08:10 WIB

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik

Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025, yang naik 1,5% dibanding minggu sebelumnya ke level 312,8

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK
| Rabu, 26 November 2025 | 07:53 WIB

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK

Keberhasilan Akuisisi LINK dan peluncuran FWA IRA jadi kunci pertumbuhan bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga
| Rabu, 26 November 2025 | 07:51 WIB

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga

Ditjen Pajak menemukan dugaan praktik underinvoicing yang dilakukan 463 wajib pajak                 

INDEKS BERITA

Terpopuler