Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang

Selasa, 08 Februari 2022 | 16:14 WIB
Pasang Sejumlah Syarat, AS Hapus Tarif atas Impor Baja dari Jepang
[ILUSTRASI. Bendera AS dan Jepang berkibar bersama di luar Gedung Putih di Washington 27 April 2015. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/2) mengumumkan penghapusan tarif atas baja yang diimpor dari Jepang. Washington mengenakan tarif impor atas 1,25 juta metrik ton baja Jepang per tahun sejak era administrasi Donald Trump. Penghapusan tarif atas baja dari Jepang muncul setelah AS membuka pintu bagi pembuat baja Uni Eropa tahun lalu.

Kesepakatan baru, yang tidak mencakup aluminium, akan diberlakukan pada 1 April. Dalam kesepakatan penghapusan tarif antara kedua negara, Jepang diharuskan mengambil langkah nyata untuk memerangi kelebihan kapasitas manufaktur baja global, yang sebagian besar berpusat di China, kata pejabat AS.

Sebuah pernyataan bersama AS-Jepang mengatakan, dalam waktu enam bulan Jepang akan mulai menerapkan langkah-langkah domestik yang sesuai, seperti antidumping, countervailing duty, dan tindakan pengamanan atau tindakan lain yang setidaknya memiliki efek setara, untuk menciptakan kondisi industri yang lebih berorientasi ke pasar.

Baca Juga: Setelah 12 Tahun Angkat Kaki, Hyundai Siap Kembali ke Jepang dengan Mobil Listrik

Kesepakatan tersebut, seperti kesepakatan baja dan aluminium Uni Eropa yang dicapai pada Oktober, menyerukan baja yang diimpor dari Jepang untuk sepenuhnya diproduksi di negara itu untuk menikmati akses bebas bea. Keharusan memenuhi standar "melted and poured" itu untuk mencegah risiko baja dari China menyiasati aturan impor AS.

"Ini adalah langkah menuju solusi, tetapi kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya menghapus tarif dengan cara yang konsisten dengan aturan WTO," kata Menteri Perindustrian Jepang, Koichi Hagiuda, Selasa.

Seorang pejabat di kementerian mengatakan pengecualian aluminium mencerminkan posisi AS dan bukan permintaan Jepang.

Sebagian besar upaya perdagangan yang dilakukan Pemerintahan Joe Biden berpusat pada upaya memperbaiki hubungan dagang yang tegang dengan negara-negara sekutunya, yang sama-sama beraliran demokrasi dan digerakkan pasar.

Baca Juga: Facebook & Instagram Terancam Berhenti Operasi di Eropa, Ini Penyebabnya

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan kesepakatan itu "akan memperkuat industri baja Amerika dan memastikan tenaga kerjanya tetap kompetitif, sementara juga menyediakan lebih banyak akses ke baja yang lebih murah dan mengatasi masalah utama antara AS dan Jepang, salah satu sekutu terpenting kami."

Tidak seperti Uni Eropa dan Inggris, yang mencari kesepakatan serupa, Jepang tidak mengenakan tarif pembalasan atas barang-barang AS seperti wiski, sepeda motor, dan denim.

Kesepakatan itu terjadi ketika harga baja AS mulai surut dari rekor tertinggi yang dipicu oleh permintaan yang kuat dan kendala pasokan yang didorong oleh pandemi, yang berkontribusi pada inflasi yang tinggi di seluruh perekonomian.

Baja canai panas Midwest, yang memuncak pada $1.945 per ton September lalu, ditutup pada $1.180 pada hari Selasa, masih hampir dua kali lipat dari harga $578 pada 7 Februari 2020, sebelum pandemi melanda.

Para eksekutif industri baja AS telah menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintahan Biden akan menegosiasikan terlalu banyak akses bagi pembuat baja asing dan mengakibatkan banjir impor baja. Kecemasan ini muncul karena industri baja di AS telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas. 

Tetapi para eksekutif industri menyuarakan kelegaan bahwa kesepakatan yang diumumkan pada hari Senin membatasi impor Jepang pada rata-rata volume impor di periode 2018 dan 2019.

Tidak seperti kesepakatan UE, yang menambahkan pengecualian tarif masa lalu ke kuota blok itu, baja Jepang yang diimpor di bawah tarif masa lalu akan diperhitungkan terhadap volume kuota Jepang.

Presiden Asosiasi Produsen Baja Philip Bell mengatakan sekitar 58% dari impor baja tahun 2021 dari Jepang, atau sekitar 550.000 metrik ton, masuk melalui pengecualian, sehingga kesepakatan itu akan membatasi volume tambahan.

Baca Juga: Harga Emas Kembali Naik, Dipicu Kekhawatiran Ketegangan Geopolitik

"Secara keseluruhan ini adalah kesepakatan yang kuat untuk pembuat baja Amerika. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengambil pendekatan satu ukuran untuk semua ketika menyangkut pekerjaan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi kita," tambah Bell.

Jepang juga pada awalnya tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan AS-UE tentang kesepakatan global untuk mencegah perdagangan baja yang dibuat dengan emisi karbon tinggi - inisiatif lain yang bertujuan memerangi produksi baja China yang boros karbon. Namun para pejabat AS mengatakan Jepang akan berunding dengan AS tentang metodologi untuk mengukur intensitas karbon dalam produksi baja dan aluminium.

Industri baja Jepang juga sangat bergantung pada produksi tanur sembur berbahan bakar batu bara. Sementara lebih dari 70% baja AS dibuat dengan tanur busur listrik yang memancarkan lebih sedikit karbon.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA

Terpopuler