Pebisnis Ingin Tarif Pajak Turun Agar Bisa Bersaing

Selasa, 26 Maret 2019 | 07:17 WIB
Pebisnis Ingin Tarif Pajak Turun Agar Bisa Bersaing
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - Desakan ke pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) bagi badan usaha kembali menggema menjelang pemilihan umum. Kedua pasangan calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pun sudah menjanjikan tarif yang kompetitif bagi dunia usaha.

Pengusaha mengklaim tanpa pemotongan tarif pajak, yang kini berlaku sebesar 25% pebisnis Indonesia susah bersaing dengan pebisnis di negara tetangga. Sebab negara tetangga sedang getol memangkas tarif pajak badan usaha.

Contohnya Malaysia sejak 2006 getol memangkas, tarif PPh badan dari 28%, menjadi 27% pada 2007, lalu 26% di 2008 kemudian turun 25% di 2009 hingga ke 24% sejak 2015 sampai sekarang. "Penurunan tarif PPh harus secepatnya terlaksana, karena banyak sisi positifnya," ungkap Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani, Senin (25/3).

Pengusaha percaya pemangkasan PPh ini akan meningkatkan daya saing Indonesia bagi investor. Saat investasi masuk diharapkan roda pertumbuhan ekonomi berputar cepat, sehingga mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Penurunan tarif PPh ini membuat dunia usaha bergeliat karena mengurangi beban usaha. "Impact selanjutnya perusahaan lebih leluasa karena dengan omzet bisnis yang sama, maka keuntungan akan bertambah," ujar Ajib.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga optimistis penurunan tarif PPh Badan tak akan mengurangi penerimaan negara. Sebaliknya, dalam jangka menengah dan jangka panjang penerimaan negara akan meningkat, seiring dengan perkembangan dunia usaha. "Tingkat kepatuhan juga meningkat, karena pengusaha lebih rela untuk membayar," tambah Hariyadi.

Penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebut, negara maju yang sudah menurunkan tarif PPh badan, menjadikan industri lebih kompetitif. APINDO dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengharapkan tarif PPh Badan bisa turun secara bertahap ke 17% sama seperti di Singapura.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim sejatinya pemerintah sudah merencanakan penurunan tarif sejak lama. Namun, hal ini butuh proses panjang lantaran harus merevisi Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang PPh yang terakhir direvisi melalui UU 36/2008.

Revisi UU PPh ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Namun, DPR dan pemerintah mengutamakan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan revisi UU PPh tetap menjadi rencana kerja ke depan. Kemkeu sudah menyiapkan naskah akademik terkait penurunan PPh Badan. Hanya saja Kemkeu harus menyampaikan naskah tersebut kepada kabinet untuk pembahasan rumusan tarif pajak, serta pengaruhnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Terutama dampak terhadap potensi penerimaan negara ke depan.

Bagikan

Berita Terbaru

Pelemahan Penjualan Semen Diproyeksi Masih Berlanjut ke Paruh Kedua Tahun 2025
| Selasa, 22 Juli 2025 | 19:03 WIB

Pelemahan Penjualan Semen Diproyeksi Masih Berlanjut ke Paruh Kedua Tahun 2025

Curah hujan tinggi, turunnya insentif di sektor properti dan permintaan masyarakat yang lemah, tetap akan menjadi tantangan berat.

Di Balik Pinjaman Bank US$ 10 miliar Tanpa Jaminan ke Danantara, Ada Konsekuensi Ini
| Selasa, 22 Juli 2025 | 18:28 WIB

Di Balik Pinjaman Bank US$ 10 miliar Tanpa Jaminan ke Danantara, Ada Konsekuensi Ini

Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menjelaskan tiak ada pinjaman tanpa ada jaminan.

Setelah Rebound Sejak Mei, Saham GIAA Belum Sanggup Terbang Lebih Tinggi
| Selasa, 22 Juli 2025 | 17:48 WIB

Setelah Rebound Sejak Mei, Saham GIAA Belum Sanggup Terbang Lebih Tinggi

Pefindo menjelaskan peringkat idBBB dengan outlook stabil yang disematkannya pada Garuda Indonesia mencerminkan posisi strategis.

Profil AWL, Perusahaan yang Mau Dikuasai Wilmar International Senilai Rp 13 Triliun
| Selasa, 22 Juli 2025 | 13:54 WIB

Profil AWL, Perusahaan yang Mau Dikuasai Wilmar International Senilai Rp 13 Triliun

Wilmar International sudah bulat hendak mencaplok 20% kepemilikan Gautam Adani di AWL Agri Business.

Bea Masuk 19% RI Bisa Berlaku Sebelum 1 Agustus
| Selasa, 22 Juli 2025 | 09:01 WIB

Bea Masuk 19% RI Bisa Berlaku Sebelum 1 Agustus

Pemberlakuan tarif bea masuk dari AS akan bergantung pada joint statament yang akan dikeluarkan oleh kedua negara

Profit 27,64% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini (22 Juli 2025)
| Selasa, 22 Juli 2025 | 08:44 WIB

Profit 27,64% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini (22 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat 22 Juli 2025 di Logammulia.com masih Rp 1.946.000 per gram, harga buyback juga tetap Rp 1.792.000 per gram.

Pembahasan Pilar 1 Pajak Global Alot
| Selasa, 22 Juli 2025 | 08:42 WIB

Pembahasan Pilar 1 Pajak Global Alot

Pilar 1 mengatur hak pemajakan atas laba perusahaan digital multinasional, serta meningkatnya penggunaan pajak layanan digital secara unilateral

Pasar Tenaga Kerja RI Makin Tertekan
| Selasa, 22 Juli 2025 | 08:21 WIB

Pasar Tenaga Kerja RI Makin Tertekan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 yang diperkirakan di bawah 5% akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja

Reli IHSG Selama 11 Hari Disokong Saham-Saham Konglomerasi
| Selasa, 22 Juli 2025 | 07:30 WIB

Reli IHSG Selama 11 Hari Disokong Saham-Saham Konglomerasi

Senin (21/7), IHSG melonjak 86,28 poin atau 1,18% ke 7.398,19 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berhasil Dongkrak Volume, Penjualan NICL Melesat 152% di Semester I-2025
| Selasa, 22 Juli 2025 | 07:26 WIB

Berhasil Dongkrak Volume, Penjualan NICL Melesat 152% di Semester I-2025

Kondisi dan situasi industri nikel domestik saat ini semakin kompetitif. Terutama, beberapa smelter yang beroperasi dengan berbagai teknologi.

INDEKS BERITA

Terpopuler