Pebisnis Jalan Tol Tagih Dana Talangan Pembebasan Lahan Rp 5 Triliun

Senin, 04 Maret 2019 | 07:25 WIB
Pebisnis Jalan Tol Tagih Dana Talangan Pembebasan Lahan Rp 5 Triliun
[]
Reporter: Abdul Basith | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kecepatan pembangunan proyek jalan tol era Pemerintah Joko Widodo Jusuf Kalla memang pantas diacungi jempol. Namun, proyek tersebut masih menyisakan ironi bagi pelaku usaha jalan tol. Maklum, hingga kini belum semua dana talangan pengadaan lahan proyek jalan tol telah diganti oleh pemerintah.

Lambatnya penggantian dana talangan ini menambah beban pebisnis jalan tol. Tunggakan pembayaran itu menganggu arus kas, dan bisa mengganggu proyek lain.

Sebagai gambaran, penggantian dana pengadaan lahan jalan tol dilakukan oleh Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan yakni Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Mekanismenya, pebisnis jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyertakan dokumen dan diserahkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). BPJT selanjutnya mengirimkan klaim ke LMAN.

Sebelum membayar klaim tagihan, LMAN meminta verifikasi serta audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika semua beres, LMAN baru membayar tagihan sesuai hasil audit dari BPKP.

Dalam catatan KONTAN, BPJT telah menyurati LMAN pada akhir Januari 2019. Isinya, BUJT telah membayar 7.934 bidang lahan sepanjang 13 Oktober 2018-18 Januari 2019 senilai total sekitar Rp 5,03 triliun.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto, mengungkapkan, pihaknya telah menalangi pembebasan lahan Rp 6,3 triliun. Dari angka itu, Rp 1,7 triliun tidak diproses karena berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) atau penugasan pemerintah.

Sebagian sisa tagihan sebenarnya sudah diaudit dan seharusnya dibayar. Tapi sejauh ini Waskita Toll Road mengaku belum menerima pembayaran dari LMAN. Herwidiakto berharap proses pencairan dana bisa cepat. "Jelas mengganggu karena awal jalan tol beroperasi pasti tekor. Harus ada top up dari pemegang saham," kata dia kepada KONTAN, Minggu (3/3).

Permintaan serupa datang dari PT Jasa Marga Tbk. Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Mohamad Agus Setiawan, berharap penggantian dana talangan bisa secepatnya. Namun dia mengakui, sejumlah tagihan anak usaha Jasa Marga mulai dibayar bertahap.

Menanggapi ini, BPJT berjanji akan mengurus percepatan pembayaran dana talangan lahan. "Kami akan dorong proses penggantian dana talangan," ujar Danang Parikesit, Kepala BPJT.

Danang menyatakan akan menemui manajemen LMAN pekan ini. Pertemuan ini untuk mempercepat proses pengembalian dana talangan. Ia juga belum menjelaskan apa solusi yang ditawarkan agar proses pembayaran dana talangan ini tak mengganggu proses bisnis dari BUJT.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari berharap BUJT tak khawatir. Dia menyatakan, LMAN memiliki dana cukup untuk membayar dana talangan pengadaan lahan jalan tol itu.

Menurutnya, sejak tahun 2016 hingga 2018, LMAN mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pengadaan lahan jalan tol Rp 59,39 triliun. Sementara tagihan tiga tahun terakhir mencapai Rp 36,35 triliun dan yang sudah dibayarkan Rp 32,21 triliun.

Menurut Rahayu, keterlambatan pembayaran saat ini akibat dokumen yang diajukan BUJT belum lengkap. Dia tak menjelaskan lebih rinci dokumen lahan ruas jalan tol yang belum komplet.

Bagikan

Berita Terbaru

Ini isi Dakwaan Terdakwa Recapital, MI Milik Bos Danantara di Kasus Korupsi Asabri
| Senin, 01 September 2025 | 13:40 WIB

Ini isi Dakwaan Terdakwa Recapital, MI Milik Bos Danantara di Kasus Korupsi Asabri

Badan Pemeriksa K.euangan Republik Indonesia (BPK RI) menyebut terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 300 miliar dari aksi Recapital.

Data-Data Tercatat Positif, Industri Manufaktur Masih Dibayangi Sederet Tantangan
| Senin, 01 September 2025 | 11:26 WIB

Data-Data Tercatat Positif, Industri Manufaktur Masih Dibayangi Sederet Tantangan

Industri manufaktur masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pasokan gas industri yang sempat tersendat pada pertengahan Agustus 2025. 

Permintaan Menanjak, Sinar Mas Land Ekspansi DP Mall Semarang
| Senin, 01 September 2025 | 11:13 WIB

Permintaan Menanjak, Sinar Mas Land Ekspansi DP Mall Semarang

Total investasi untuk perluasan dan pengembangan DP Mall Semarang ini diproyeksikan mencapai Rp 500 miliar.

Keadilan Pajak dan Shadow Economy
| Senin, 01 September 2025 | 11:01 WIB

Keadilan Pajak dan Shadow Economy

Memburu para pedagang kecil berpendapatan rendah justru berpotensi melanggar prinsip vertical equity.

Jaga Nadi Ekonomi
| Senin, 01 September 2025 | 10:46 WIB

Jaga Nadi Ekonomi

Stabilitas politik adalah fondasi iklim investasi, dialog yang dipimpin Presiden harus menghasilkan keputusan nyata yang dirasakan masyarakat.

Emiten ESG Meraup Berkah Pengelolaan Sampah
| Senin, 01 September 2025 | 08:55 WIB

Emiten ESG Meraup Berkah Pengelolaan Sampah

Proyek konversi sampah menjadi energi atau waste energy Danantara jadi sentimen positif bagi emiten ESG.

Segudang Manfaat dari Minyak Jelantah
| Senin, 01 September 2025 | 07:50 WIB

Segudang Manfaat dari Minyak Jelantah

Limbah Dapur Jadi Energi                                                                &nbs

Reksadana ESG: Menimbang Pilihan Investasi Berpadu Filantropi
| Senin, 01 September 2025 | 07:01 WIB

Reksadana ESG: Menimbang Pilihan Investasi Berpadu Filantropi

Reksadana filantropi memungkinkan investor mencari return sekaligus beramal untuk kebaikan masyarakat. Bagaimana prospek

Penerapan Gas Melon  1 Harga Hadapi Kendala
| Senin, 01 September 2025 | 06:25 WIB

Penerapan Gas Melon 1 Harga Hadapi Kendala

Rencana pemberlakuan gas melon satu harga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

PLN Menyiapkan Dua Proyek PLTP di Bengkulu
| Senin, 01 September 2025 | 06:22 WIB

PLN Menyiapkan Dua Proyek PLTP di Bengkulu

Manajemen PLN akan memastikan seluruh proyek PLTP berjalan optimal dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler