Pelonggaran Aturan Mengurangi Kelesuan Sektor Properti China Selama Januari-Februari

Selasa, 15 Maret 2022 | 20:25 WIB
Pelonggaran Aturan Mengurangi Kelesuan Sektor Properti China Selama Januari-Februari
[ILUSTRASI. Seorang pengunjung berfoto di depan Castle Hotel di pulau buatan Ocean Flower Island, resor terintegrasi yang dikembangkan oleh China Evergrande Group, di Danzhou, provinsi Hainan, China, 7 Januari 2022. REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING.  Setelah tergerus di Desember tahun silam, investasi properti China sepanjang dua bulan pertama tahun ini bergerak naik, demikian ditunjukan data pemerintah pada Selasa (15/2).  Kenaikan terdorong oleh pelonggaran aturan pembatasan properti bertujuan untuk memicu minat pembelian dan meredakan krisis likuiditas yang dihadapi pengembang.

Nilai investasi properti naik 3,7% dalam basis tahunan menjadi 1,4499 triliun yuan, atau setara Rp 3.249,6 triliun selama dua bulan pertama tahun 2022. Bandingkan dengan nilai di akhir Desember yang mencerminkan penurunan 13,9% year-on-year.

Pasar properti China menjadi lesu sepanjang tahun lalu. Kampanye develeraging yang digelar Beijing mengakibatkan beberapa pengembang besar terjebak krisis likuiditas. Dampak akhirnya banyak developer yang mengalami gagal bayar, harga saham sektor properti rontok dan proyek-proyek properti mengalami penangguhan atau mangkrak.

Baca Juga: Aksi Panic Selling Mewarnai Saham-Saham di China, Ini Penyebabnya

Melihat dampak yang muncul, otoritas di China mengambil langkah berlawanan untuk meningkatkan penjualan dan meredakan krisis likuiditas pengembang. Kebijakan itu diambil pembuat kebijakan untuk mencegah krisis keuangan yang lebih luas. Pelonggaran yang dilakukan seperti mengizinkan uang muka yang lebih kecil dan menurunkan tingkat hipotek telah diterapkan.

Namun jika didasarkan atas luas bangunan, permintaan keseluruhan terlihat masih lesu sepanjang dua bulan pertama. Ini terlihat dari penurunan sebesar 9,6% dalam basis tahunan. Namun penurunan itu membaik jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di bulan Desember yang mencapai 15,64%, menurut data dari Biro Statistik Nasional (NBS).

Data menunjukkan konstruksi baru dimulai diukur dengan luas lantai turun 12,2% pada Januari-Februari dari tahun sebelumnya, setelah terjun 31,5% pada bulan Desember.

"Angka saat ini menunjukkan keinginan yang lemah untuk berinvestasi dalam pengembangan properti," kata Yan Yuejin, direktur riset E-house China Research and Development Institution yang berbasis di Shanghai.

 Baca Juga: Alibaba Cloud Dinobatkan Sebagai Pemimpin Platform Kontainer Cloud Publik

Yan mengharapkan pihak berwenang untuk meluncurkan langkah-langkah yang mendorong perusahaan real estate untuk secara aktif membeli tanah pada bulan Maret dan bulan-bulan mendatang.

Dana yang dikumpulkan oleh pengembang properti China merosot 17,7% tahun-ke-tahun pada periode Januari-Februari, dibandingkan dengan penurunan 19,29% pada bulan Desember.

NBS mengelompokkan dua bulan pertama di setiap tahun untuk mengimbangi distorsi yang disebabkan oleh libur panjang perayaan Tahun Baru Imlek.

Pada pertemuan tahunan parlemen awal Maret, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan kota-kota dapat menerapkan kebijakan properti mereka sendiri berdasarkan kondisi lokal.

"Lebih banyak relaksasi tingkat lokal kemungkinan akan dilakukan, dan kondisi pembiayaan keseluruhan untuk sektor properti akan mengalami peningkatan dalam beberapa bulan mendatang," kata analis HSBC dalam sebuah catatan sebelum rilis data Selasa.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA