Pemenang Pemilu Perlu Strategi Baru untuk Mendorong Ekonomi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika merujuk ke hitung cepat, Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan tugasnya sebagai presiden negeri ini di periode 2019-2024. Yang patut dicatat, Presiden Jokowi akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam mengelola roda ekonomi negeri ini di masa pemerintahannya yang kedua. Pemerintahan baru nanti perlu menerapkan strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Sebagai gambaran, di masa pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2014 cenderung berkutat di kisaran 5%. Angka itu jauh di bawah angka yang ditargetkan pemerintahan Jokowi di awal masa pemerintahannya, yaitu 7%.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Morgan Stanley menilai pemerintah perlu melanjutkan reformasi struktural yang sudah dirintis lima tahun terakhir. Tim Ekonom Morgan Stanley Asia Ltd menyebutkan, reformasi structural Indonesia babak kedua harus fokus ke peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor non-komoditas.
Tujuannya agar ada diversifikasi mesin pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi pelemahan harga komoditas. "Ini bisa meningkatkan kapasitas ekspor dan mengurangi kebutuhan impor," tulis Deyi Tan, Ekonom Morgan Stanley Asia Ltd dalam riset tertulis yang dirilis akhir pekan lalu.
Reformasi struktural juga harus memastikan pendanaan diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan tenaga kerja berbasis daya saing, agar laju upah konsisten dengan peningkatan produktivitas dan membantu perusahaan menjaga laba. Pemerintah harus meningkatkan lanskap investasi agar menarik investasi asing secara langsung atau foreign direct investment (FDI).
Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Herman Juwono sepakat bahwa pemerintah seharusnya mengubah strategi jika ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan infrastruktur yang masif lima tahun terakhir sebaiknya dilonggarkan. Pemerintah bisa fokus pada isu kesejahteraan sosial, hingga ekonomi kreatif dan ekonomi digital," kata Herman, Minggu (21/4).
Namun, pemerintah jangan merombak besar-besaran kebijakan ekonomi yang berpotensi menghambat dunia usaha dan industri. Dia berharap, kebijakan penyederhanaan aturan juga mesti diteruskan. "Upaya menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru seperti kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus juga bisa memicu pertumbuhan dan mestinya terus dikembangkan pemerintah," tandas Herman.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira sepakat, pemerintah perlu memacu mesin pertumbuhan ekonomi lain. Sebab, harga komoditas andalan ekspor Indonesia selama ini, seperti sawit, batubara, dan karet, masih akan tertekan.
Bhima melihat, sektor pariwisata bisa jadi pilihan, dan terus mendorong industrialisasi. Kedua sektor ini bisa tumbuh melalui investasi. "Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja online single submission (OSS) yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah," tandas dia.
