Reporter: Bidara Pink | Editor: Tedy Gumilar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komitmen pendanaan kembali diperoleh pemerintah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kali ini komitmen tersebut datang dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) lewat Badan Perdagangan dan Pembangunan AS atau US Trade and Development Agency (USTDA).
Pendanaan yang diperoleh berupa dana hibah sebesar US$ 2 juta, setara Rp 31,3 miliar (Jisdor BI per 7 Maret 2024 Rp 15.658 per USD). Direktur USTDA Enoh T. Ebong mengungkapkan, dana yang akan dihibahkan dari pihaknya kepada Indonesia akan digunakan sebagai bantuan teknis dalam membangun IKN Nusantara menjadi kota pintar.
“Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan desain yang detil, untuk pengembangan spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, dan strategi untuk mengembangkan kota cerdas dan kota hijau,” terang Ebong saat ditemui awak media, Kamis (7/3) di Jakarta.
Tak hanya itu, pemerintah AS akan mengajak perwakilan pemerintah Indonesia berkunjung ke berbagai kota pintar di AS seperti New York, Texas, juga California, untuk melakukan study tour.
Bahkan, Ebong bilang akan mengenalkan Indonesia kepada sejumlah calon penanam modal, untuk membuka peluang lebih lebar dalam menarik modal bagi pengembangan Nusantara ke depan.
“April 2024, kami akan membawa delegasi Indonesia untuk datang ke AS. Bertemu dengan mitra-mitra usaha di sana, serupa dengan forum bisnis yang dilakukan saat ini,” tambahnya.
USTDA juga akan membantu dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dus, akan ada penyelenggaraan lokakarya untuk membangun kapasitas dari pihak terkait, sehingga akan mumpuni dalam mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan.
Baca Juga: Begini Klarifikasi Dirut AALI Soal Tiga Direktur yang Mengundurkan Diri Bersamaan
Badan Otorita IKN: Pembangunan IKN Butuh Dana dari Swasta
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan, Indonesia memang membutuhkan dukungan pendanaan untuk membangun kota pintar Nusantara. Maklum, dana pembangunan IKN Nusantara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 20% dari total kebutuhan dana. Sedangkan 80%, harus mencari pendanaan dari swasta.
Dus, dana dari USTDA ini dianggap menjadi angin segar bagi progres pembangunan kota pintar. Terlebih, dalam membangun kota pintar yang hijau, Bambang pernah mengungkapkan Indonesia harus merogoh kocek senilai Rp 446 miliar.
Ini terdiri dari kebutuhan untuk sistem digital pemerintahan senilai Rp 146 miliar, sistem digital kehidupan Rp 30 miliar, sistem transportasi dan mobilitas cerdas senilai Rp 169 miliar.
Kemudian, pemerintah juga butuh sekitar Rp 993 juta untuk sistem digital SDM dan industri, sistem sumber daya alam (SDA) dan energi sebanyak Rp 118 miliar, serta sistem lingkungan dan infrastruktur yang cerdas sebesar Rp 1 miliar.
Selain dari AS, Otorita IKN mengaku sudah ada beberapa investor dari negara lain yang tertarik untuk menanamkan modal, seperti para penanam modal dari Korea Selatan, Prances, China, Jerman, dan Finlandia.
