Pemerintah Incar Kenaikan Penerimaan di 2020 hingga 13,5%

Selasa, 23 April 2019 | 07:53 WIB
Pemerintah Incar Kenaikan Penerimaan di 2020 hingga 13,5%
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis penerimaan negara di tahun depan bakal cerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, penerimaan negara 2020 mendatang akan tumbuh 10%–13,5%.

Proyeksi ini bersumber dari berbagai faktor, yakni penerimaan nonmigas, harga minyak, hingga nilai tukar. "Potensi penerimaannya seperti yang kita baca sampai April ini dan proyeksi sampai akhir tahun, growth-nya berdasarkan basis yang terjadi di 2019," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana, Senin (22/4).

Menurutnya, penerimaan negara bukan pajak akan bergantung pada asumsi harga minyak dan kurs yang diperkirakan akan berubah. Namun ia belum mau membeberkan berapa target harga minyak dan kurs rupiah yang dimaksud.

Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut bahwa akan ada realokasi belanja hingga anggaran belanja barang akan dikembalikan seperti dasar di 2017. Hal karena banyaknya belanja barang yang bersifat peristiwa di tahun 2018, seperti Asian Games, Asian Para Games, hingga IMF-World Bank Annual Meetings.

Sebab itu, defisit anggaran tahun depan diperkirakan tak membengkak. "Jadi kita memiliki baseline yang bersih dari kegiatan yang sifatnya satu kali," tambah dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah berpendapat bahwa angka tersebut bisa saja tercapai, bahkan bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Namun, dia mengatakan proyeksi tersebut masih menunggu penjelasan pemerintah, khususnya asumsi makro yang menjadi dasar target tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler