Pemerintah Siapkan PPKM Darurat, Pasar Saham Tidak Takut

Rabu, 30 Juni 2021 | 05:05 WIB
Pemerintah Siapkan PPKM Darurat, Pasar Saham Tidak Takut
[]
Reporter: Dityasa H. Forddanta, Sugeng Adji Soenarso | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat demi mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Beleid PPKM Darurat dinilai lebih ketat ketimbang PPKM mikro yang diterapkan selama ini (lihat tabel).

Sebagai gambaran, tahun lalu pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menahan laju kasus Covid-19. Penerapan PSBB kala itu relatif  berdampak besar bagi ekonomi dan membuat pasar saham dalam negeri babak belur.

Kali ini, pelaku pasar sudah lebih siap menghadapi PPKM Darurat. "Pasar sudah memperhitungkan risiko, termasuk pembatasan aktivitas sosial lebih ketat," tulis Erwan Teguh, analis CGS-CIMB Sekuritas dalam risetnya, Selasa (29/6).

Memang, pembatasan aktivitas masyarakat berpotensi menekan ekonomi. Hitungan CGS-CIMB, pembatasan aktivitas masyarakat yang ketat selama satu bulan mengurangi proyeksi pertumbuhan ekonomi 0,2%. Karena itu, kinerja emiten bisa tertekan.

Skenario terburuk versi CGS-CIMB, pendapatan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini hanya naik 39% secara tahunan. Sebelumnya, proyeksi CGS-CIMB,  pendapatan emiten hingga akhir tahun ini bisa 44% lebih besar dibanding tahun lalu.

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan melihat, pasar tetap akan mencermati efek PPKM Darurat bagi ekonomi. Tapi, ia yakin, efek PPKM Darurat tak sebesar PSBB tahun lalu karena tahun ini ada vaksinasi massal. "Pelaku usaha juga sudah banyak melakukan penyesuaian karena ini PPKM yang kesekian kalinya," ujar Alfred kepada KONTAN, kemarin (29/6).

Sebagai gambaran, pada September 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 7,03%. Penurunan itu terpicu oleh pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal dua yang minus 5,32%.

Hendri Widiantoro, analis Erdikha Elit Sekuritas, menilai, pemerintah juga tidak akan membiarkan ekonomi terganggu akibat PPKM. "Pemerintah bisa kembali memberi stimulus pada sektor terdampak," kata dia.

Valuasi IHSG saat ini juga sudah 1,8 standar deviasi dari rata-rata 10 tahun terakhir.  Alhasil, "Potensi penurunan IHSG sudah terbatas," imbuh Erwin.

Analis Samuel Sekuritas Muhammad Alfatih melihat, tren naik IHSG belum berubah. Hitungan dia, support kritis saat ini di level 5.435. Jika IHSG menembus resistance 6.130, IHSG menuju 6.500. Jika tembus, IHSG bisa mencapai 6.700 di akhir tahun.

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menambahkan, kesuksesan IPO perusahaan rintisan besar akan jadi sentimen positif bagi pasar saham. "Bisa mendorong perusahaan teknologi keuangan lain untuk IPO," kata dia.

Alfatih menyarankan investor mencermati koreksi IHSG yang secara historikal kerap terjadi di Agustus dan September. "Itu merupakan kesempatan beli, simpan sampai Maret-April," saran dia.      

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler