Peminat Debt Switch SUN Hanya Sebesar Rp 11,23 Triliun

Sabtu, 25 September 2021 | 05:35 WIB
Peminat Debt Switch SUN Hanya Sebesar Rp 11,23 Triliun
[]
Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemegang surat utang negara (SUN) yang berminat menukar kepemilikan dengan seri terbaru atau debt switch terbilang kecil. Kamis (23/9), penawaran yang masuk Rp 11,23 triliun. Tapi pemerintah hanya memenangkan Rp 7,07 triliun. 

Pemerintah menawarkan lima seri SUN baru untuk ditukar oleh 10 seri SUN lama. Head of Investment Avrist Asset Management Ika Pratiwi Rahayu berpendapat, hasil debt switch ini masih tergolong rendah. "Jika dilihat dari total outstanding seri FR dengan tenor di bawah empat tahun yang menjadi source bond adalah Rp 655,4 triliun, maka penawaran yang masuk tergolong rendah," kata dia.

Tapi Ika menilai ini wajar. Sebab SUN penukar memberi bunga lebih kecil ketimbang SUN yang ditawarkan untuk dibeli kembali. FR0039 misalnya memberi bunga 11,75%. 

Baca Juga: Pemerintah serap Rp 7,07 triliun dari buyback SUN dengan cara debt switch

Menurut Ika, debt switch ini akan memberikan sentimen positif bagi pemerintah dalam mengurangi risiko pembiayaan kembali. Hitungan dia, total obligasi pemerintah jatuh tempo pada 2022-2026 Rp 361 triliun-Rp 522 triliun.

Portfolio Manager Sucorinvest Asset Management Gama Yuki mengatakan, program debt switch ini akan memperpanjang tenor utang selama 6,4–10,1 tahun, dengan tambahan cost of fund 172 bps. "Debt switch selain menguntungkan pemerintah juga menguntungkan investor, karena investor mendapatkan yield lebih tinggi," kata Gama. 

Ika menambahkan, bagi investor yang membutuhkan SUN tenor lebih panjang, program ini membantu likuiditas. 

Baca Juga: Pemerintah akan gelar lelang SUN pada Selasa (28/9), ini seri yang ditawarkan

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler