Pencairan THR Terancam Molor Tanpa Revisi Aturan

Rabu, 15 Mei 2019 | 08:44 WIB
Pencairan THR Terancam Molor Tanpa Revisi Aturan
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pencairan uang tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan gaji maupun pensiun ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI serta anggota Polri kemungkinan akan molor dari jadwal. Kemungkinan itu terungkap dalam permintaan perubahan sejumlah ketentuan dua peraturan pemerintah (PP) yang jadi payung hukum pencairan THR dan gaji ke-13. Revisi itu dinilai penting untuk kelancaran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparat sipil negara (ASN) di daerah.

Dua beleid yang diminta untuk diubah itu adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta perubahan pada pasal 10 ayat 2 di masing-masing PP tersebut.

Permohonan Mendagri ini tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ. Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta agar segera mengubah pasal 10 ayat 2 supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR tepat waktu.

Sebagai catatan, pada pasal 10 ayat 2 kedua PP memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah. "Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.

Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD. Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif menghasilkan perda dalam waktu singkat. Padahal, pencairan THR paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.

Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN. Pasal 10 ayat 1 kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid PMK lebih mudah dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas di Kementerian Keuangan saja.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar membenarkan surat tersebut. Pemerintah juga sudah membahas masalah ini dan menemukan solusi.

"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 26 tahun 2019 melalui distribusi II, dimana perubahan redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar, Selasa (14/5).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, Nufransa Wirasakti mengiyakan pernyataan di atas. PP 35 dan 36 Tahun 2019 segera diubah. "Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara," terang Nufransa.

Namun belum jelas kapan revisi PP tersebut keluar. Hanya saja, pemerintah berkomitmen menyalurkan THR sesuai aturan berlaku.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham BUMI Tertahan di Rp 120-an Efek Distribusi Chengdong, Ada Peluang Akumulasi?
| Kamis, 05 Juni 2025 | 08:10 WIB

Saham BUMI Tertahan di Rp 120-an Efek Distribusi Chengdong, Ada Peluang Akumulasi?

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sejatinya dipayungi sentimen negatif, termasuk sokongan katalis dari BRMS dan DEWA.

HMSP Naik 31% Sejak Awal April 2025, Simak Analisis Teknikal dan Rekomendasi Sahamnya
| Kamis, 05 Juni 2025 | 07:36 WIB

HMSP Naik 31% Sejak Awal April 2025, Simak Analisis Teknikal dan Rekomendasi Sahamnya

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) secara konsisten membagikan dividen dengan rasio pembayaran 100% sejak tahun 2012.

Bersiap Hadapi Lonjakan Utang Jatuh Tempo
| Kamis, 05 Juni 2025 | 07:06 WIB

Bersiap Hadapi Lonjakan Utang Jatuh Tempo

Surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo bulan Juni 2025, bakal cetak angka tertinggi di tahun 2025

Emiten Ramai Menambah Modal Lewat Private Placement
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:20 WIB

Emiten Ramai Menambah Modal Lewat Private Placement

Kekurangan private placement adalah saham investor lama  terdilusi, kurang transparan, dan timbul risiko tekanan harga jangka pendek

Kerek Penjualan, Buyung Poetra Sembada (HOKI) Gandeng Salim Group
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:15 WIB

Kerek Penjualan, Buyung Poetra Sembada (HOKI) Gandeng Salim Group

Dengan adanya kerja sama ini otomatis akan secara bertahap memperluas jangkauan produk-produk HOKI ke berbagai segmen masyarakat Indonesia.

Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:07 WIB

Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia

Melawan Timnas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hari ini, pasukan Garuda harus menang.

Prabowo Siap Meluncurkan Koperasi Merah Putih
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:05 WIB

Prabowo Siap Meluncurkan Koperasi Merah Putih

Target jumlah koperasi Merah Putih yang sebanyak 80.000 unit bisa terealisasi pada sepekan ke depannya.

KAI Memberi Diskon 30% untuk 53 Rute Ekonomi
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:05 WIB

KAI Memberi Diskon 30% untuk 53 Rute Ekonomi

Pemberian diskon tiket KAI tersebut diperuntukan untuk 2,8 juta tiket dengan anggaran yang mencapai Rp 300 miliar. 

Laba Meningkat, RS Mitra Keluarga (MIKA) Menebar Dividen Tunai Rp 43 Per Saham
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:00 WIB

Laba Meningkat, RS Mitra Keluarga (MIKA) Menebar Dividen Tunai Rp 43 Per Saham

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) bakal membagikan dividen tunai sebesar Rp 43 per saham dari tahun buku 2024.

Bantuan Pangan Mulai Bergulir Bulan Ini
| Kamis, 05 Juni 2025 | 06:00 WIB

Bantuan Pangan Mulai Bergulir Bulan Ini

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersiap mengucurkan bantuan pangan beras pada akhir Juni ke daerah prioritas.

INDEKS BERITA

Terpopuler