Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak

Jumat, 09 Agustus 2019 | 08:44 WIB
Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 masih berisiko. Ini karena defisit anggaran, berpotensi membengkak dari perkiraan (outlook) yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, penerimaan pajak masih lesu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan belum lama ini mengatakan, bahwa realisasi penerimaan hingga akhir Juli 2019 masih mencatatkan pertumbuhan.

Hanya saja, "Pertumbuhannya sedikit melambat dibanding Juni," kata Robert pekan lalu. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75% year on year (yoy). Menurutnya, perlambatan itu masih disebabkan oleh percepatan restitusi.

Baca Juga: Pak Jokowi, ini empat rekomendasi teknologi keamanan canggih untuk Ibu Kota Baru

Walaupun Robert menegaskan bahwa outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun masih sama dengan yang disampaikan pemerintah ke DPR, yaitu Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, perkiraan shortfall penerimaan pajak masih sama, yaitu Rp 140,03 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tampaknya juga belum sepenuhnya membaik. Salah satunya lantaran kenaikan harga minyak mentah belum signifikan. Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli lalu sebesar US$ 61,32 per barel, naik tipis dari Juni yang sebesar US$ 61 per barel.

Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan masih tinggi. Apalagi, memasuki semester kedua, pemerintah biasanya mulai jor-joran membelanjakan anggaran.

Baca Juga: SKK Migas: Pertamina mulai pengeboran Rokan awal tahun 2020

Sebab itu, potensi pembengkakan kembali defisit anggaran dari yang diperkiraan sebesar 1,93% dari produk domestik bruto (PDB), sangat besar. Adapun target defisit dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

Belanja modal direm

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset jauh dari target APBN sebesar 5,3%. Ia memperkirakan, ekonomi sampai akhir tahun hanya akan tumbuh 5% dan akan semakin menambah shortfall penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. Enny khawatir pemerintah bakal mengendalikan kenaikan defisit anggaran dengan cara mengerem belanja modal.

Baca Juga: Bila defisit melebar, dikhawatirkan pemerintah mengurangi belanja modal

"Karena biasanya membatasi belanja modal itu lebih mudah daripada mengurangi belanja pegawai dan belanja barang. Alhasil, kualitas belanja yang produktif bisa jadi menurun dan stimulus fiskal menjadi tidak maksimal," kata Enny kepada KONTAN, Kamis (8/8).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit APBN 2019 sekitar 2%-2,1% dari PDB, lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah. Penyebabnya, shortfall penerimaan pajak yang lebih besar.

Hal itu lanjut Yusuf, karena pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang meleset. Terutama, ICP dan nilai tukar rupiah

Adapun realisasi penerimaan negara, diprediksi hanya sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.970 triliun. Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan sekitar Rp 2.228 triliun-Rp 2.313 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Bukan Beternak Ayam
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

Bukan Beternak Ayam

Jauh lebih elok bagi Danantara untuk membangun inisiatif memutus ketergantungan nasional Indonesia pada Grand Parent Stock (GPS) impor. 

Prospek Penyaluran KPR Belum Membaik
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

Prospek Penyaluran KPR Belum Membaik

Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan penjualan rumah baru pada kuartal III-2025 masih mengalami kontraksi. ​

KUR Makin Mudah, Risiko Bisa Merekah
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

KUR Makin Mudah, Risiko Bisa Merekah

Bunga KUR akan ditetapkan sebesar 6%, tanpa graduasi​. Selain itu, pembatasan pengajuan KUR juga rencananya dihapuskan. ​

Operasional Kopdes Baru Mulai Jalan di Maret 2026
| Rabu, 19 November 2025 | 06:00 WIB

Operasional Kopdes Baru Mulai Jalan di Maret 2026

Kementerian Koperasi tengah gencar membangun gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes.

Genjot Kinerja, Telkom Indonesia (TLKM) Spin Off dan Pangkas Jumlah Anak Usaha
| Rabu, 19 November 2025 | 05:55 WIB

Genjot Kinerja, Telkom Indonesia (TLKM) Spin Off dan Pangkas Jumlah Anak Usaha

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) telah merancang beberapa aksi korporasi untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. 

Potensi Cuan Tinggi, Emiten Terjun di Bisnis Panas Bumi
| Rabu, 19 November 2025 | 05:45 WIB

Potensi Cuan Tinggi, Emiten Terjun di Bisnis Panas Bumi

Sejumlah emiten mulai melirik bisnis panas bumi sebagai diversifikasi usaha. Energi panas bumi ldinilai ebih unggul dari sisi keandalan pasokan.

Tarif Ekspor Emas Bisa Bikin Laba Emiten Kendor
| Rabu, 19 November 2025 | 05:35 WIB

Tarif Ekspor Emas Bisa Bikin Laba Emiten Kendor

Menakar efek rencana pemerintah menerapkan tarif bea keluar ekspor atas produk emas ke emiten produsen. ​

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas
| Rabu, 19 November 2025 | 05:25 WIB

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas

Realisasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU hingga kini masih di kisaran 59% dari pagu.

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025
| Rabu, 19 November 2025 | 05:15 WIB

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025

Mulai bulan depan, pemerintah akan memperluas pembelian komoditas energi dengan mulai mengerek impor minyak mentah dari AS.

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM
| Rabu, 19 November 2025 | 05:10 WIB

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM

Pertamina memblokir 394.000 nomor polisi (nopol) kendaraan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. 

INDEKS BERITA