Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak

Jumat, 09 Agustus 2019 | 08:44 WIB
Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 masih berisiko. Ini karena defisit anggaran, berpotensi membengkak dari perkiraan (outlook) yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, penerimaan pajak masih lesu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan belum lama ini mengatakan, bahwa realisasi penerimaan hingga akhir Juli 2019 masih mencatatkan pertumbuhan.

Hanya saja, "Pertumbuhannya sedikit melambat dibanding Juni," kata Robert pekan lalu. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75% year on year (yoy). Menurutnya, perlambatan itu masih disebabkan oleh percepatan restitusi.

Baca Juga: Pak Jokowi, ini empat rekomendasi teknologi keamanan canggih untuk Ibu Kota Baru

Walaupun Robert menegaskan bahwa outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun masih sama dengan yang disampaikan pemerintah ke DPR, yaitu Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, perkiraan shortfall penerimaan pajak masih sama, yaitu Rp 140,03 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tampaknya juga belum sepenuhnya membaik. Salah satunya lantaran kenaikan harga minyak mentah belum signifikan. Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli lalu sebesar US$ 61,32 per barel, naik tipis dari Juni yang sebesar US$ 61 per barel.

Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan masih tinggi. Apalagi, memasuki semester kedua, pemerintah biasanya mulai jor-joran membelanjakan anggaran.

Baca Juga: SKK Migas: Pertamina mulai pengeboran Rokan awal tahun 2020

Sebab itu, potensi pembengkakan kembali defisit anggaran dari yang diperkiraan sebesar 1,93% dari produk domestik bruto (PDB), sangat besar. Adapun target defisit dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

Belanja modal direm

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset jauh dari target APBN sebesar 5,3%. Ia memperkirakan, ekonomi sampai akhir tahun hanya akan tumbuh 5% dan akan semakin menambah shortfall penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. Enny khawatir pemerintah bakal mengendalikan kenaikan defisit anggaran dengan cara mengerem belanja modal.

Baca Juga: Bila defisit melebar, dikhawatirkan pemerintah mengurangi belanja modal

"Karena biasanya membatasi belanja modal itu lebih mudah daripada mengurangi belanja pegawai dan belanja barang. Alhasil, kualitas belanja yang produktif bisa jadi menurun dan stimulus fiskal menjadi tidak maksimal," kata Enny kepada KONTAN, Kamis (8/8).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit APBN 2019 sekitar 2%-2,1% dari PDB, lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah. Penyebabnya, shortfall penerimaan pajak yang lebih besar.

Hal itu lanjut Yusuf, karena pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang meleset. Terutama, ICP dan nilai tukar rupiah

Adapun realisasi penerimaan negara, diprediksi hanya sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.970 triliun. Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan sekitar Rp 2.228 triliun-Rp 2.313 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Pekan Ini Menanti Data Ekonomi
| Senin, 17 November 2025 | 06:15 WIB

Rupiah Pekan Ini Menanti Data Ekonomi

Rupiah menguat 0,13% secara harian ke level Rp 16.707 per dolar AS pada Jumat (14/11). Namun, dalam sepekan lalu, rupiah melemah 0,10%. 

Jalan Tengah UMP 2026
| Senin, 17 November 2025 | 06:14 WIB

Jalan Tengah UMP 2026

Negara ini butuh upah yang layak dan iklim usaha yang sehat. Keduanya bisa berjalan jika semua pihak bersedia mendekat ke tengah.

Laju Kredit Valuta Asing di Bank Kian Melemah
| Senin, 17 November 2025 | 06:10 WIB

Laju Kredit Valuta Asing di Bank Kian Melemah

Keputusan bank milik Danantara menaikkan bunga deposito USD menjadi 4% masih mengundang tanya. Pasalnya, permintaan kredit valas masih melambat​

Punya Modal Besar, Sejumlah Bank Berpeluang Melakukan Akuisisi
| Senin, 17 November 2025 | 06:10 WIB

Punya Modal Besar, Sejumlah Bank Berpeluang Melakukan Akuisisi

Jika melihat kondisi permodalan bank-bank menengah dan besar, ada sejumlah bank yang punya ruang lebar melakukan akuisisi.​

Industri Karoseri Terbanting Produk China
| Senin, 17 November 2025 | 06:05 WIB

Industri Karoseri Terbanting Produk China

Askarindo berharap pemerintah dapat melibatkan asosiasi dalam  menyusun kebijakan yang menyangkut industri karoseri nasional.

 Farmasi Belum Siap Impor Garam Disetop
| Senin, 17 November 2025 | 06:02 WIB

Farmasi Belum Siap Impor Garam Disetop

Impor garam industri disetop mulai 31 Desember 2025 untuk farmasi, makanan dan miinuman yang harus dipenuhi dari pasokan dalam negeri

Efek Proyek Peternakan Danantara pada Emiten Sektor Unggas
| Senin, 17 November 2025 | 06:00 WIB

Efek Proyek Peternakan Danantara pada Emiten Sektor Unggas

Prospek emiten unggas akan bergantung pada skema kerjasama dan arah ekspansi Danantara di sektor ini

MEDC Memacu Portofolio Migas dan Energi Bersih
| Senin, 17 November 2025 | 05:57 WIB

MEDC Memacu Portofolio Migas dan Energi Bersih

Medco Energi kini menjadi grup energi yang menggarap migas, kelistrikan berbasis energi terbarukan serta pertambangan tembaga dan emas.

Mayoritas Kredit Karbon Pertamina NRE Terjual
| Senin, 17 November 2025 | 05:55 WIB

Mayoritas Kredit Karbon Pertamina NRE Terjual

Dengan kredit karbon, masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melakukan offsetting atau kompensasi karbon

Porsi DMO akan Naik, Pemerintah Diminta Evaluasi Harga DMO Batubara
| Senin, 17 November 2025 | 05:52 WIB

Porsi DMO akan Naik, Pemerintah Diminta Evaluasi Harga DMO Batubara

Ketua IMEF Singgih Widagdo bilang, kenaikan DMO di atas 25% sangat mungkin terjadi, apalagi produksi nasional diperkirakan turun ahun depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler