Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak

Jumat, 09 Agustus 2019 | 08:44 WIB
Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 masih berisiko. Ini karena defisit anggaran, berpotensi membengkak dari perkiraan (outlook) yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, penerimaan pajak masih lesu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan belum lama ini mengatakan, bahwa realisasi penerimaan hingga akhir Juli 2019 masih mencatatkan pertumbuhan.

Hanya saja, "Pertumbuhannya sedikit melambat dibanding Juni," kata Robert pekan lalu. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75% year on year (yoy). Menurutnya, perlambatan itu masih disebabkan oleh percepatan restitusi.

Baca Juga: Pak Jokowi, ini empat rekomendasi teknologi keamanan canggih untuk Ibu Kota Baru

Walaupun Robert menegaskan bahwa outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun masih sama dengan yang disampaikan pemerintah ke DPR, yaitu Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, perkiraan shortfall penerimaan pajak masih sama, yaitu Rp 140,03 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tampaknya juga belum sepenuhnya membaik. Salah satunya lantaran kenaikan harga minyak mentah belum signifikan. Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli lalu sebesar US$ 61,32 per barel, naik tipis dari Juni yang sebesar US$ 61 per barel.

Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan masih tinggi. Apalagi, memasuki semester kedua, pemerintah biasanya mulai jor-joran membelanjakan anggaran.

Baca Juga: SKK Migas: Pertamina mulai pengeboran Rokan awal tahun 2020

Sebab itu, potensi pembengkakan kembali defisit anggaran dari yang diperkiraan sebesar 1,93% dari produk domestik bruto (PDB), sangat besar. Adapun target defisit dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

Belanja modal direm

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset jauh dari target APBN sebesar 5,3%. Ia memperkirakan, ekonomi sampai akhir tahun hanya akan tumbuh 5% dan akan semakin menambah shortfall penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. Enny khawatir pemerintah bakal mengendalikan kenaikan defisit anggaran dengan cara mengerem belanja modal.

Baca Juga: Bila defisit melebar, dikhawatirkan pemerintah mengurangi belanja modal

"Karena biasanya membatasi belanja modal itu lebih mudah daripada mengurangi belanja pegawai dan belanja barang. Alhasil, kualitas belanja yang produktif bisa jadi menurun dan stimulus fiskal menjadi tidak maksimal," kata Enny kepada KONTAN, Kamis (8/8).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit APBN 2019 sekitar 2%-2,1% dari PDB, lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah. Penyebabnya, shortfall penerimaan pajak yang lebih besar.

Hal itu lanjut Yusuf, karena pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang meleset. Terutama, ICP dan nilai tukar rupiah

Adapun realisasi penerimaan negara, diprediksi hanya sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.970 triliun. Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan sekitar Rp 2.228 triliun-Rp 2.313 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

UNVR Fokus Bisnis Inti, Aset Hasil Akuisisi Lama Satu per Satu Dilepas
| Kamis, 08 Januari 2026 | 19:59 WIB

UNVR Fokus Bisnis Inti, Aset Hasil Akuisisi Lama Satu per Satu Dilepas

Unilever global mendorong anak usahanya, termasuk di Indonesia, untuk lebih fokus pada core business dengan profitabilitas yang lebih stabil.

Rating Overweight Warnai Sektor Konsumer, Apa Artinya Untuk MYOR, INDF, Hingga UNVR?
| Kamis, 08 Januari 2026 | 18:02 WIB

Rating Overweight Warnai Sektor Konsumer, Apa Artinya Untuk MYOR, INDF, Hingga UNVR?

BRI Danareksa meyakini bahwa penyesuaian ke atas terhadap upah minimum akan memberikan dukungan tambahan terhadap daya beli rumah tangga.

Relaksasi Fiskal untuk Daerah Terdampak Banjir
| Kamis, 08 Januari 2026 | 13:32 WIB

Relaksasi Fiskal untuk Daerah Terdampak Banjir

Beleid baru memberi fleksibilitas TKD dan restrukturisasi pinjaman PEN daerah                       

Modal Belum Cukup Rp 250 Miliar, Saham VINS, AHAP, dan YOII Malah Berlari Kencang
| Kamis, 08 Januari 2026 | 09:30 WIB

Modal Belum Cukup Rp 250 Miliar, Saham VINS, AHAP, dan YOII Malah Berlari Kencang

Untuk mengejar target permodalan, emiten asuransi bisa menggelar private placement atau rights issue.

Menakar Arah Saham EMTK di Tengah Aksi Beli Saham SUPA dan Wacana IPO Vidio
| Kamis, 08 Januari 2026 | 08:44 WIB

Menakar Arah Saham EMTK di Tengah Aksi Beli Saham SUPA dan Wacana IPO Vidio

Penguatan narasi ekosistem digital dan potensi monetisasi aset dinilai menjaga minat investor terhadap pergerakan saham EMTK.

Harga Nikel Melesat Sinyal Positif Bagi Saham Lapis Kedua, Beli DKFT, NICL atau NICE?
| Kamis, 08 Januari 2026 | 08:10 WIB

Harga Nikel Melesat Sinyal Positif Bagi Saham Lapis Kedua, Beli DKFT, NICL atau NICE?

Harga nikel global terbang 24,33 persen sebulan terakhir. Simak analisis valuasi DKFT, NICL, dan NICE serta rekomendasi analis di sini.

AirAsia Indonesia (CMPP) Bersiap Buka Rute Baru ke Vietnam
| Kamis, 08 Januari 2026 | 07:15 WIB

AirAsia Indonesia (CMPP) Bersiap Buka Rute Baru ke Vietnam

Pembukaan rute Bali–Da Nang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas jaringan internasional yang berfokus pada destinasi leisure.

Terulang Lagi, IHSG Cetak Rekor, Rupiah Nyungsep, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 08 Januari 2026 | 07:03 WIB

Terulang Lagi, IHSG Cetak Rekor, Rupiah Nyungsep, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

Meski IHSG menguat, rupiah berlanjut terdepresiasi pada level Rp16,780 per dolar Amerika Serikat (AS). ​

Insentif Properti Mendorong Sektor Manufaktur
| Kamis, 08 Januari 2026 | 07:00 WIB

Insentif Properti Mendorong Sektor Manufaktur

Kebijakan memperpanjang insentif properti menjadi upaya mendorong daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan

Subsidi Biodiesel 2026 Diproyeksikan Tetap
| Kamis, 08 Januari 2026 | 06:45 WIB

Subsidi Biodiesel 2026 Diproyeksikan Tetap

Kesamaan nilai insentif tersebut seiring dengan alokasi volume biodiesel 2026 yang ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter (kl).

INDEKS BERITA

Terpopuler