Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak

Jumat, 09 Agustus 2019 | 08:44 WIB
Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 masih berisiko. Ini karena defisit anggaran, berpotensi membengkak dari perkiraan (outlook) yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, penerimaan pajak masih lesu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan belum lama ini mengatakan, bahwa realisasi penerimaan hingga akhir Juli 2019 masih mencatatkan pertumbuhan.

Hanya saja, "Pertumbuhannya sedikit melambat dibanding Juni," kata Robert pekan lalu. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75% year on year (yoy). Menurutnya, perlambatan itu masih disebabkan oleh percepatan restitusi.

Baca Juga: Pak Jokowi, ini empat rekomendasi teknologi keamanan canggih untuk Ibu Kota Baru

Walaupun Robert menegaskan bahwa outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun masih sama dengan yang disampaikan pemerintah ke DPR, yaitu Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, perkiraan shortfall penerimaan pajak masih sama, yaitu Rp 140,03 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tampaknya juga belum sepenuhnya membaik. Salah satunya lantaran kenaikan harga minyak mentah belum signifikan. Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli lalu sebesar US$ 61,32 per barel, naik tipis dari Juni yang sebesar US$ 61 per barel.

Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan masih tinggi. Apalagi, memasuki semester kedua, pemerintah biasanya mulai jor-joran membelanjakan anggaran.

Baca Juga: SKK Migas: Pertamina mulai pengeboran Rokan awal tahun 2020

Sebab itu, potensi pembengkakan kembali defisit anggaran dari yang diperkiraan sebesar 1,93% dari produk domestik bruto (PDB), sangat besar. Adapun target defisit dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

Belanja modal direm

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset jauh dari target APBN sebesar 5,3%. Ia memperkirakan, ekonomi sampai akhir tahun hanya akan tumbuh 5% dan akan semakin menambah shortfall penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. Enny khawatir pemerintah bakal mengendalikan kenaikan defisit anggaran dengan cara mengerem belanja modal.

Baca Juga: Bila defisit melebar, dikhawatirkan pemerintah mengurangi belanja modal

"Karena biasanya membatasi belanja modal itu lebih mudah daripada mengurangi belanja pegawai dan belanja barang. Alhasil, kualitas belanja yang produktif bisa jadi menurun dan stimulus fiskal menjadi tidak maksimal," kata Enny kepada KONTAN, Kamis (8/8).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit APBN 2019 sekitar 2%-2,1% dari PDB, lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah. Penyebabnya, shortfall penerimaan pajak yang lebih besar.

Hal itu lanjut Yusuf, karena pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang meleset. Terutama, ICP dan nilai tukar rupiah

Adapun realisasi penerimaan negara, diprediksi hanya sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.970 triliun. Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan sekitar Rp 2.228 triliun-Rp 2.313 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto
| Sabtu, 15 November 2025 | 08:16 WIB

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto

Pengelola bursa kripto di Indonesia, PT Central Finansial X (CFX), bakal kedatangan pesaing tangguh.

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:46 WIB

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem

Redenominasi bukan sekadar menghapus nol di atas kertas, melainkan membangun kepercayaan baru terhadap nilai ekonomi Indonesia.

Keadilan Iklim COP30
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:31 WIB

Keadilan Iklim COP30

COP 30 harus kembali ke akarnya, memastikan rakyat yang paling terdampak mendapatkan perlindungan utama.

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:26 WIB

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut

BI mewaspadai pergerakan inflasi kelompok pangan alias volatile food yang mulai meningkat beberapa waktu terakhir.

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:15 WIB

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing

Mengupas strategi berinvestasi Natanael Yuyun Suryadi, Direktur PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (SPID) 

 Membentuk Ulang Industri Lelang
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:06 WIB

Membentuk Ulang Industri Lelang

Menyusuri perjalanan karier Deny Gunawan hingga menjabat Chief Operating Officer (COO) PT JBA Indonesia

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG

Mengupas profil dan strategi bisnis baru PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) di sektor susu sapi perah dan turunannya

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara

Industri baja dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkeahlian tinggi.

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:56 WIB

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas

Total nilai impor pakai bekas itu sebesar Rp 112,35 miliar atau setara 19.391 balpres yang dimusnahkan.

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:54 WIB

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil pajak atas pesangon pensiun                     

INDEKS BERITA

Terpopuler