Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak

Jumat, 09 Agustus 2019 | 08:44 WIB
Penerimaan Pajak Lesu, Defisit Anggaran Akhir Tahun Berpotensi Membengkak
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 masih berisiko. Ini karena defisit anggaran, berpotensi membengkak dari perkiraan (outlook) yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, penerimaan pajak masih lesu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan belum lama ini mengatakan, bahwa realisasi penerimaan hingga akhir Juli 2019 masih mencatatkan pertumbuhan.

Hanya saja, "Pertumbuhannya sedikit melambat dibanding Juni," kata Robert pekan lalu. Hingga akhir Juni 2019, realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75% year on year (yoy). Menurutnya, perlambatan itu masih disebabkan oleh percepatan restitusi.

Baca Juga: Pak Jokowi, ini empat rekomendasi teknologi keamanan canggih untuk Ibu Kota Baru

Walaupun Robert menegaskan bahwa outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun masih sama dengan yang disampaikan pemerintah ke DPR, yaitu Rp 1.437,53 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun. Sehingga, perkiraan shortfall penerimaan pajak masih sama, yaitu Rp 140,03 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tampaknya juga belum sepenuhnya membaik. Salah satunya lantaran kenaikan harga minyak mentah belum signifikan. Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Juli lalu sebesar US$ 61,32 per barel, naik tipis dari Juni yang sebesar US$ 61 per barel.

Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan masih tinggi. Apalagi, memasuki semester kedua, pemerintah biasanya mulai jor-joran membelanjakan anggaran.

Baca Juga: SKK Migas: Pertamina mulai pengeboran Rokan awal tahun 2020

Sebab itu, potensi pembengkakan kembali defisit anggaran dari yang diperkiraan sebesar 1,93% dari produk domestik bruto (PDB), sangat besar. Adapun target defisit dalam APBN 2019 sebesar 1,84% dari PDB.

Belanja modal direm

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan meleset jauh dari target APBN sebesar 5,3%. Ia memperkirakan, ekonomi sampai akhir tahun hanya akan tumbuh 5% dan akan semakin menambah shortfall penerimaan negara.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. Enny khawatir pemerintah bakal mengendalikan kenaikan defisit anggaran dengan cara mengerem belanja modal.

Baca Juga: Bila defisit melebar, dikhawatirkan pemerintah mengurangi belanja modal

"Karena biasanya membatasi belanja modal itu lebih mudah daripada mengurangi belanja pegawai dan belanja barang. Alhasil, kualitas belanja yang produktif bisa jadi menurun dan stimulus fiskal menjadi tidak maksimal," kata Enny kepada KONTAN, Kamis (8/8).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, defisit APBN 2019 sekitar 2%-2,1% dari PDB, lebih lebar lagi dari prognosis pemerintah. Penyebabnya, shortfall penerimaan pajak yang lebih besar.

Hal itu lanjut Yusuf, karena pertumbuhan sektor manufaktur yang makin melambat dan beberapa asumsi makro yang meleset. Terutama, ICP dan nilai tukar rupiah

Adapun realisasi penerimaan negara, diprediksi hanya sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.970 triliun. Sementara, realisasi belanja negara diperkirakan sekitar Rp 2.228 triliun-Rp 2.313 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja
| Rabu, 26 November 2025 | 08:59 WIB

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja

SMGR sudah pulih, terutama pada kuartal III-2025 terlihat dari pencapaian laba bersih setelah pada kuartal II-2025 perusahaan masih merugi.

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid
| Rabu, 26 November 2025 | 08:53 WIB

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid

Simak analisis prospek saham rumah sakit HEAL, SILO, dan MIKA) tahun 2026 yang berpotensi disulut kenaikan iuran BPJS dan implementasi KRIS.

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS
| Rabu, 26 November 2025 | 08:45 WIB

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS

Pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data makroekonomi penting seperti indeks harga produsen, penjualan ritel dan produksi industri AS.

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 08:22 WIB

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsultan pajak

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
| Rabu, 26 November 2025 | 08:17 WIB

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat

Ditjen Bea dan Cukai bakal memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikan ke pasar domestik

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik
| Rabu, 26 November 2025 | 08:10 WIB

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik

Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025, yang naik 1,5% dibanding minggu sebelumnya ke level 312,8

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK
| Rabu, 26 November 2025 | 07:53 WIB

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK

Keberhasilan Akuisisi LINK dan peluncuran FWA IRA jadi kunci pertumbuhan bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga
| Rabu, 26 November 2025 | 07:51 WIB

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga

Ditjen Pajak menemukan dugaan praktik underinvoicing yang dilakukan 463 wajib pajak                 

Menguak Labirin Korupsi Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 07:10 WIB

Menguak Labirin Korupsi Pajak

Publik saat ini tengah menantikan langkah tegas Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi sektor pajak.​

Pembunuh UMKM
| Rabu, 26 November 2025 | 07:00 WIB

Pembunuh UMKM

Jaringan ritel modern kerap dituding sebagai pembunuh bisnis UMKM dan ditakutkan bisa menjalar ke Kopdes yang bermain di gerai ritel.

INDEKS BERITA

Terpopuler