KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah memastikan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Padahal, sebelumnya ada rencana OJK yang akan mengawasi KSP, terutama KSP yang melayani non-anggota (open loop). Namun, dengan adanya kesepakatan ini, maka pengaturan, perizinan, dan pengawasan KSP, baik open loop maupun closed loop (yang hanya melayani anggotanya) tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (KemkopUKM).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
