Pengendali DEAL Jual 50 Juta Saham Dewata di Harga Rp 158 per Saham

Jumat, 10 Januari 2020 | 09:34 WIB
Pengendali DEAL Jual 50 Juta Saham Dewata di Harga Rp 158 per Saham
[ILUSTRASI. Jajaran Direksi dan Komisaris PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang berlangsung di Jakarta (15/05/2019). KONTAN/Harry Muthahhari]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bimada Paramita Adhyana menjual 50 juta saham PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) pada Kamis (09/01).

Transaksi tersebut membuat kepemilikan perusahaan tersebut atas DEAL berkurang 4,45% menjadi tinggal 67,44%.

Meski demikian transaksi tersebut tidak mengubah posisi Bimada Paramita sebagai pemegang saham pengendali DEAL.

Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia pada Jumat dinihari (10/01), Direktur PT Dewata Freightinternational Tbk Nur Hasanah tidak menyebutkan pada harga berapa transaksi itu digelar.

Baca Juga: Garap Enam Proyek Baru, Dewata Freightinternational (DEAL) Bidik Pertumbuhan 100%

Pun tidak ada informasi soal identitas pembeli saham DEAL dalam transaksi tersebut.

Namun, berdasar data transaksi harian, kemarin berlangsung dua transaksi di pasar negosiasi.

Transaksi pertama sebanyak 50 juta saham dengan harga Rp 158 per saham senilai total Rp 7,9 miliar.

Erdhika Elit Sekuritas bertindak sebagai broker penjual dan Semesta Indovest sebagai perantara pembeli.

Transaksi kedua juga di harga Rp 158 per saham, namun dengan volume sebanyak 45 juta unit.

Baca Juga: Volume transaksi bursa merosot 47%, makin banyak saham bergerak di luar kebiasaan

Pada transaksi senilai RP 7,1 miliar tersebut, giliran Semesta Indovest yang menjadi perantara penjual saham DEAL.

Pembelinya menggunakan jasa broker Minna Padi Investama.

Tidak ada penjelasan soal alasan penjualan saham oleh Bimada Paramita.

Yang jelas, harga jual Rp 158 per saham itu jauh di bawah harga pasar DEAL hari itu yang ada rata-rata di Rp 186,4 per saham.

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler