Penuhi Modal Inti, Jumlah BPR Tergerus

Senin, 04 September 2023 | 10:26 WIB
Penuhi Modal Inti, Jumlah BPR Tergerus
[ILUSTRASI. Per Juni 2023, total rekening simpanan di BPR sekitar 15,53 juta rekening, atau naik 4,8% secara tahunan./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/26/05/2023.]
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memenuhi aturan modal inti Rp 3 triliun dan modal inti minimum Rp 6 miliar pada 2024, mulai menggerus jumlah BPR.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, per Juni 2023, jumlah BPR hanya tersisa 1.584. Padahal, pada awal tahun ini, jumlah BPR masih tercatat 1.606. Aksi merger BPR, jadi salah satu pemicu menurunnya jumlah BPR.
 
Sampai 30 Juni 2023, LPS merinci, sebanyak 24 BPR telah merger, terdapat 1 BPR baru, dan 1 bank yang izinnya berubah dari bank umum jadi BPR. Lalu, ada tiga bank yang konversi dari bank konvensional jadi bank syariah, dan 1 bank gagal dicabut izin usaha (CIU), dan 1 bank yang melakukan self liquidation.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Potensi Rekor Lagi, Pekan Ini Volatilitas Tinggi Bagi Aset Kripto
| Rabu, 06 November 2024 | 06:00 WIB

Potensi Rekor Lagi, Pekan Ini Volatilitas Tinggi Bagi Aset Kripto

Pasar aset kripto akan menanti hasil pilpres AS dan bunga acuan The Fed yang diproyeksi akan dipangkas 25 bps.

Bayang-Bayang Defisit Neraca Dagang Pangan
| Rabu, 06 November 2024 | 06:00 WIB

Bayang-Bayang Defisit Neraca Dagang Pangan

Program ketahanan pangan pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan pangan

Tingkat Efisiensi Sejumlah Bank Tetap Naik Saat Biaya Dana Tinggi
| Rabu, 06 November 2024 | 06:00 WIB

Tingkat Efisiensi Sejumlah Bank Tetap Naik Saat Biaya Dana Tinggi

Tingkat efisiensi  sebagian bank  dalam mengelola kegiatan operasional di sembilan bulan pertama tahun 2024 tercatat meningkat.​

Ekonomi Loyo, Leasing Hadapi Pilihan Sulit
| Rabu, 06 November 2024 | 05:50 WIB

Ekonomi Loyo, Leasing Hadapi Pilihan Sulit

Industri multifinance dihadapkan pada pilihan tak mudah yakni menggenjot pembiayaan atau menjaga rasio kredit bermasalah. 

Kemarin IHSG Akhirnya Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini dari Analis
| Rabu, 06 November 2024 | 05:42 WIB

Kemarin IHSG Akhirnya Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini dari Analis

Kemarin investor asing kembali melanjutkan aksi beli bersih atau net buy di seluruh pasar, jumlahnya Rp 222,99 miliar.

Saham BRMS Diprediksi Masuk Indeks MSCI
| Rabu, 06 November 2024 | 05:35 WIB

Saham BRMS Diprediksi Masuk Indeks MSCI

Sejumlah saham emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) digadang masuk dan keluar indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Trimegah Bangun Persada (NCKL) Fokus Kebut Proyek Hilirisasi Nikel
| Rabu, 06 November 2024 | 05:10 WIB

Trimegah Bangun Persada (NCKL) Fokus Kebut Proyek Hilirisasi Nikel

NCKL fokus menuntaskan proyek smelter ketiga dengan kapasitas 185.000 ton per tahun dan akan beroperasi di kuartal I-2025.

Selamat Tinggal Kemaritiman
| Rabu, 06 November 2024 | 05:10 WIB

Selamat Tinggal Kemaritiman

Dunia maritim menaruh harapan besar terhadap pendulum nusantara, kendati dengan sejumlah catatan kritis.

Minim Katalis Baru, Daya Beli Mengusik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional
| Rabu, 06 November 2024 | 04:24 WIB

Minim Katalis Baru, Daya Beli Mengusik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 sebesar 4,95%, melambat dibandingkan pertumbuhan di kuartal II-2024.

Bahas Aturan Upah, Pemerintah Timbang Putusan MK
| Rabu, 06 November 2024 | 04:10 WIB

Bahas Aturan Upah, Pemerintah Timbang Putusan MK

Pemerintah tengan membahas upah minimum provinsi yang berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.

INDEKS BERITA

Terpopuler