Berita

Perang Pangan

Oleh Titis Nurdiana - Wakil Pemimpin Redaksi
Rabu, 12 Juli 2023 | 05:36 WIB
Perang Pangan

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Trade war berkibar. Indonesia mengibarkan bendera ‘perang’ dengan banyak negara.

Keputusan menyetop ekspor komoditas sumber daya alam, dimulai nikel sejak tahun 2020, lalu tembaga di Juni 2023, menyusul kemudian tembaga, timah serta gas memantik reaksi panas.. 

Uni Eropa salah satu yang protes. Bahkan, menjadi penggugat kebijakan stop ekspor nikel ke wasit perdagangan dunia WTO. Lalu, IMF juga minta agar Indonesia secara bertahap mengendurkan larangan ekspor sumber daya alamnya. 

Jauh sebelum Indonesia, perang dagang juga sudah berkibar antara China dan Amerika Serikat (AS). Tahun 2018, perang itu memanas pasca Presiden Trump mengenakan tarif impor baja dan tembaga dari China. Dus perang antar dua negara penguasa perdagangan itu terus berlangsung hingga kini. 

Perang menciptakan balkanisasi alias blok-blokan. Yakni blok AS dan blok China. AS mengenakan sanksi ke Rusia atas penyetopan gas Rusia AS menyetop ekspor cip ke China, yang dibalas China dengan menekan perusahaan cip di China. 

Perang dagang tak hanya berkobar di energi, tapi memasuki ke pangan. Banyak negara mulai melarang ekspor hasil pertanian. 

Analisis World Bank terbaru  menyebut, kelaparan global akan terus berlanjut. Cuaca ekstrem,  konflik geopolitik mendorong banyak negara masuk ke krisis pangan.

Diperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia akan mengalami kesulitan parah untuk mendapatkan makanan. Jumlah ini naik tajam dari tahun 2015 sebanyak 330 juta orang. . Pandemi Covid, krisis energi, hingga pupuk memperparah kondisi. 

Banyak negara kini menyetop ekspor pangannya. Catatan International Food Policy Research Institute, negara-negara seperti India, Bangladesh, China, Turki, Argentina, Rusia hingga Vietnam melarang ekspor komoditas pangan dari beras, gula, tepung gandum hingga tomat serta pupuk.

Kebijakan inilah yang membuat aliran perdagangan yang bebas tersendat. Efeknya bisa ke ekonomi dengan kenaikan biaya produksi di banyak negara.  Ini bisa jadi bandul berat bagi ekonomi. 

Kedaulatan pangan harus menjadi prioritas di tengah kebutuhan yang terus bertambah serta produksi melambat. Ancaman  kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di bulan Agustus mustahil bisa diselesaikan dengan kenaikan produksi pangan. 

Selama ini, kita terjebak dalam rencana mendorong produksi pangan, tapi miskin eksekusi. Alhasil, kedaulatan pangan masih mimpi

Selanjutnya: Jabatan Panjang Kepala Desa

Terbaru
IHSG
7.252,84
0.33%
-23,91
LQ45
982,74
0.08%
0,79
USD/IDR
15.696
-0,12
EMAS
1.179.000
1,29%