Perang Pangan

Rabu, 12 Juli 2023 | 05:36 WIB
Perang Pangan
[ILUSTRASI. TAJUK - Titis Nurdiana]
Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Trade war berkibar. Indonesia mengibarkan bendera ‘perang’ dengan banyak negara.

Keputusan menyetop ekspor komoditas sumber daya alam, dimulai nikel sejak tahun 2020, lalu tembaga di Juni 2023, menyusul kemudian tembaga, timah serta gas memantik reaksi panas.. 

Uni Eropa salah satu yang protes. Bahkan, menjadi penggugat kebijakan stop ekspor nikel ke wasit perdagangan dunia WTO. Lalu, IMF juga minta agar Indonesia secara bertahap mengendurkan larangan ekspor sumber daya alamnya. 

Jauh sebelum Indonesia, perang dagang juga sudah berkibar antara China dan Amerika Serikat (AS). Tahun 2018, perang itu memanas pasca Presiden Trump mengenakan tarif impor baja dan tembaga dari China. Dus perang antar dua negara penguasa perdagangan itu terus berlangsung hingga kini. 

Perang menciptakan balkanisasi alias blok-blokan. Yakni blok AS dan blok China. AS mengenakan sanksi ke Rusia atas penyetopan gas Rusia AS menyetop ekspor cip ke China, yang dibalas China dengan menekan perusahaan cip di China. 

Perang dagang tak hanya berkobar di energi, tapi memasuki ke pangan. Banyak negara mulai melarang ekspor hasil pertanian. 

Analisis World Bank terbaru  menyebut, kelaparan global akan terus berlanjut. Cuaca ekstrem,  konflik geopolitik mendorong banyak negara masuk ke krisis pangan.

Diperkirakan 1 miliar orang di seluruh dunia akan mengalami kesulitan parah untuk mendapatkan makanan. Jumlah ini naik tajam dari tahun 2015 sebanyak 330 juta orang. . Pandemi Covid, krisis energi, hingga pupuk memperparah kondisi. 

Banyak negara kini menyetop ekspor pangannya. Catatan International Food Policy Research Institute, negara-negara seperti India, Bangladesh, China, Turki, Argentina, Rusia hingga Vietnam melarang ekspor komoditas pangan dari beras, gula, tepung gandum hingga tomat serta pupuk.

Kebijakan inilah yang membuat aliran perdagangan yang bebas tersendat. Efeknya bisa ke ekonomi dengan kenaikan biaya produksi di banyak negara.  Ini bisa jadi bandul berat bagi ekonomi. 

Kedaulatan pangan harus menjadi prioritas di tengah kebutuhan yang terus bertambah serta produksi melambat. Ancaman  kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di bulan Agustus mustahil bisa diselesaikan dengan kenaikan produksi pangan. 

Selama ini, kita terjebak dalam rencana mendorong produksi pangan, tapi miskin eksekusi. Alhasil, kedaulatan pangan masih mimpi

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA