Perpres Diteken, KPK Bisa Mengambil Alih Kasus Korupsi dari Polisi dan Jaksa
Senin, 02 November 2020 | 18:26 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beleid itu memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat langsung atau bahkan mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Asal tahu, ketentuan mengenai supervisi KPK sudah ada dalam Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
