Perputaran Uang Kejahatan Narkotika Rp 104,5 Triliun

Jumat, 17 Januari 2025 | 07:05 WIB
Perputaran Uang Kejahatan Narkotika Rp 104,5 Triliun
[ILUSTRASI. Petugas Bareskrim Polri menata sejumlah barang bukti dalam gelar perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) lintas negara di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/9/2023). ANTARA FOTO/Kala Tawa/app/hp]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat hasil pencucian uang di kasus tindak pidana narkotika terbilang besar. Ini berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA) Indonesia pada 2021.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan sejak 2022 hingga 2024 PPATK telah mengidentifikasi dan menganalisis hasil tindak pidana narkotika senilai US$ 6,97 miliar atau setara Rp 104,5 triliun di periode tersebut.

Baca Juga: Transaksi Judi Online Kian Mengkhawatirkan

Melihat hasil tersebut, Indonesia yang merupakan anggota Financial Action Task Force (FATF) terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk yang bersumber dari tindak pidana narkotika.

"Narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi dalam pencucian uang," ujar Ivan, Kamis (16/1).

Hasil tersebut tidak terlepas dari terjalinnya hubungan global PPATK dengan lembaga terkait. Terutama dengan  lembaga anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Indonesia.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler