KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Timbul tenggelam. Demikian ritme pemberitaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Setelah batal diluncurkan pada 7 November 2024 silam, perbincangan mengenai Danantara kembali ke titik awal: menanti peraturan hukum terkait badan ini segera terbit.
Tepatnya pada Kamis, 28 November 2024, Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan kepada awak media, bahwa peraturan terkait Danantara sedang dipersiapkan. Kala itu Muliaman mengisyaratkan, pada tengah bulan Desember 2024, peraturan mengenai Danantara diharapkan sudah bisa diterbitkan.
Baca Juga: Berjibaku Merealisasikan Program Rumah Rakyat
Dan kini, setalah lewat tengah bulan Desember 2024, kabar mengenai Danantara tak kunjung hadir. Sampai sejauh mana perkembangan pembahasan peraturan hukum Danantara belum lagi muncul penjelasan resmi dari pemerintah.
Justru sepekan kemarin, Selasa 10 Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung keberadaan sovereign wealth fund (SWF) saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Sri Mulyani menyebut penguatan SWF untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang telah ditetapkan dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun.
Entah siapa yang dimaksud SWF oleh Sri Mulyani saat itu, apakah Indonesia Investment Authority (INA), SWF Indonesia yang kelahirannya dibidani oleh Kementerian Keuangan atau Danantara.
Baca Juga: Pertumbuhan Multifinance Makin Lambat
Jika kelak terbentuk, Danantara memang bak bayi ajaib. Terlahir dengan penguasaan aset super jumbo seperti yang sudah ramai diperbincangkan, tentu harus memikul tanggung jawab yang besar pula.
BUMN top seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN (PLN), PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID bakal masuk menjadi aset di bawah penguasaan Danantara. Plus, Danantara juga akan menaungi INA, yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Jika perangkat hukum sedang disiapkan, sumber daya manusia (SDM) tentu juga jadi sorotan. Berhembus isu, Pemerintah Uni Emirat Arab sampai menawarkan bantuan SDM-nya untuk menyokong operasional Danantara. Banyak pihak menanti persalinan Danantara, termasuk menyodorkan hak asuh!
