Pertumbuhan vs Inflasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Awal 2026 seharusnya menjadi fase kebangkitan ekonomi setelah 2025 yang penuh tekanan. Aktivitas manufaktur mulai menggeliat. PMI Manufaktur menembus zona ekspansif, menandakan produksi dan permintaan naik.
Optimisme ini langsung berhadapan dengan kenyataan pahit: tekanan harga yang menguat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi tahunan per Januari 2026 mencapai 3,55%, tertinggi sejak pertengahan 2023 dan di atas target Bank Indonesia.
Penjelasan resmi kerap mengaitkan lonjakan ini dengan low base effect akibat diskon tarif listrik tahun lalu. Bagi kelas menengah, argumen teknis itu tak relevan. Yang terasa nyata adalah harga kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup yang naik, perlahan tetapi konsisten, menggerus daya beli.
Di sinilah paradoks ekonomi bekerja. Sektor manufaktur bangkit justru saat inflasi menguat. Geliat pabrik seharusnya menjadi kabar baik, tetapi berubah problematik ketika kenaikan produksi dibarengi lonjakan biaya bahan baku, energi, dan logistik. Pelemahan Rupiah terhadap dolar AS memperparah tekanan tersebut. Produsen pun dihadapkan pada dilema klasik: menekan margin atau menaikkan harga jual. Dalam banyak kasus, beban akhirnya dialihkan ke konsumen.
Inflasi awal 2026 juga menandakan bahwa tekanan harga bukan sekadar musiman. Struktur biaya produksi yang rapuh membuat industri mudah terpukul oleh guncangan eksternal. Ketika inflasi menembus 3,5%, dampaknya langsung terasa: konsumsi melemah, tabungan tergerus, dan pemulihan ekonomi menjadi timpang. Tekanan di pasar keuangan—Rupiah yang rapuh dan IHSG yang masih dilanda arus keluar modal asing—menambah kerumitan situasi.
Masalahnya, respons kebijakan masih terlalu berfokus ke stabilisasi angka, bukan stabilisasi kehidupan nyata. Inflasi tidak bisa dijinakkan dengan narasi statistik atau janji tekanan harga akan mereda. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang berjalan sendiri-sendiri memperlebar jarak antara pertumbuhan produksi dan kestabilan harga.
Ini bukan semata soal PMI di atas 50 atau inflasi yang terkendali. Ini soal kepercayaan masyarakat bahwa pendapatan dan daya beli mereka aman. Tanpa kendali harga yang nyata, setiap kabar baik sektor manufaktur berisiko berubah menjadi ironi. Indonesia memasuki 2026 bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk memastikan pertumbuhan berjalan seiring dengan stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat.
