Pesangon Dititip, Pajak Tak Diajak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pesangon adalah janji yang baru diuji ketika perusahaan sedang sulit. Saat pabrik tutup atau pesanan anjlok, kewajiban membayar pesangon datang bersamaan dengan kas yang menipis. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam situasi inilah banyak hak pekerja menguap, bukan karena hukumnya kabur, melainkan karena uangnya tidak ada.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan hendak memutus masalah itu sejak awal. Pasal 253 mewajibkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Besaran setoran dan tata caranya diserahkan kepada aturan pelaksana, yang menurut Pasal 312 harus terbit paling lambat setahun sejak UU diundangkan, yakni Oktober 2027.
