Pesantren Bakal Kecipratan Dana Abadi Pendidikan

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
Pesantren Bakal Kecipratan Dana Abadi Pendidikan
[]
Reporter: Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Terbitnya Perpres No 82/2021 ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi pemerintah daerah untuk membantu dengan mengalokasikan anggaran di APBD.

Terkait Dana Abadi Pesantren, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) selaku pengelola Dana Abadi Pendidikan. Pasalnya, Perpres No 82/2021 mengatur  bahwa Dana Abadi Pesantren bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. "Ini akan kami bahas bersama mekanismenya dengan Kementerian Keuangan, baik yang terkait dengan alokasi maupun prioritas program," tegas Yaqut, Selasa (14/9).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

OJK Memperkuat Aturan Agar Investor Tak Kena Jebakan
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:23 WIB

OJK Memperkuat Aturan Agar Investor Tak Kena Jebakan

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok RPOJK yang mengatur aktivitas di industri keuangan digital. ​

Ketidakpastian Poles Prospek Dwiguna
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:10 WIB

Ketidakpastian Poles Prospek Dwiguna

Animo tinggi diprediksi masih akan datang dari nasabah yang mencari kepastian manfaat tunai yang ditawarkan produk asuransi jiwa dwiguna. 

Ombudsman RI Tuntaskan 8.700 Laporan Masyarakat
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:00 WIB

Ombudsman RI Tuntaskan 8.700 Laporan Masyarakat

Laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman sepanjang tahun lalu adalah terkait maladministrasi dari layanan publik.

Kinerja Solusi Sinergi Digital (WIFI) Bakal Terdongkrak Internet Rakyat
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:00 WIB

Kinerja Solusi Sinergi Digital (WIFI) Bakal Terdongkrak Internet Rakyat

WIFI luncurkan layanan 5G FWA IRA, diproyeksi jadi sumber pendapatan masif. Analis ungkap potensi lonjakan laba bersihnya.

Penjualan ORI029 Tak Capai Target, Minat Investor Bergeser ke SUN FR?
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:30 WIB

Penjualan ORI029 Tak Capai Target, Minat Investor Bergeser ke SUN FR?

ORI029 gagal capai target, Rp 10,52 triliun sisa kuota tak terserap. Ada apa dengan minat investor? Cari tahu alasannya di sini.

Asuransi Umum Diuntungkan BI Rate
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:20 WIB

Asuransi Umum Diuntungkan BI Rate

Langkah bank sentral menahan suku bunga dalam enam bulan terakhir dinilai memberi keuntungan bagi industri asuransi umum.

Peluang Musiman
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:19 WIB

Peluang Musiman

Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4%, pemerintah hanya punya peluang mengerek ekonomi tinggi-tinggi di kuartal pertama ini.

Dana Tanggul Laut Raksasa Bisa Mencapai US$ 100 Miliar
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:15 WIB

Dana Tanggul Laut Raksasa Bisa Mencapai US$ 100 Miliar

Pembangunan proyek tanggal laut raksasa bakal diprioritaskan bagi daerah-daerah yang rentan di pesisi pantai utara Jawa.

Investor Individu Lokal Terus Menampung Saham Bank Besar
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:05 WIB

Investor Individu Lokal Terus Menampung Saham Bank Besar

Investor domestik makin mendominasi saham bank besar, termasuk investor individu. Sementara porsi asing terus menyusut.​

Momentum untuk Negosiasi Tarif Trump
| Selasa, 24 Februari 2026 | 03:05 WIB

Momentum untuk Negosiasi Tarif Trump

Pemeritah bakal mempertimbangkan adanya peluang kembali negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

INDEKS BERITA

Terpopuler