PLN Butuh Dirut Definitif

Selasa, 06 Agustus 2019 | 05:51 WIB
PLN Butuh Dirut Definitif
[]
Reporter: Pratama Guitarra, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PENGAMAT Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta Menteri BUMN Rini M. Soemarno segera menetapkan dirut PLN definitif.

Sebab pemangku jabatan orang nomor satu di perusahaan BUMN itu sampai sekarang masih pelaksana tugas (plt).

Memang, kata Fahmy, tidak ada hubungan secara langsung antara terjadinya blackout accident atas matinya listrik dengan penetapan direktur utama PLN.

"Tetapi penetapan plt dirut secara bergantian sangat mengganggu kinerja dan jalannya organisasi PLN. Termasuk dalam penanganan blackout accident secara cepat," jelasnya, Senin (5/8).

Pemadaman secara meluas dalam waktu lama tidak akan pernah terjadi, apabila PLN sudah menerapkan digital monitoring system yang canggih.

Sehingga begitu ada gejala blackout dapat segera diketehui dan diatasi dalam waktu singkat, ungkapnya Fahmy.

Dampak peristiwa blackout sangat merugikan konsumen.

Bahkan, menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen industri, utamanya UMKM yang tidak memiliki genset memadai.

Bagikan

Berita Terbaru

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Tetap Optimis Capai Target
| Sabtu, 30 Mei 2026 | 04:20 WIB

Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) Tetap Optimis Capai Target

Pada tahun ini, emiten security printing itu menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di atas 10%.​

Asuransi Bersiap Hadapi Efek Volatilitas Harga Minyak
| Sabtu, 30 Mei 2026 | 04:15 WIB

Asuransi Bersiap Hadapi Efek Volatilitas Harga Minyak

Industri reasuransi mengalami penurunan premi energi onshore sedalam 17% secara tahunan menjadi Rp 30 miliar.

Laba Bank Besar Bisa Terbatas di Semester Pertama
| Jumat, 29 Mei 2026 | 13:17 WIB

Laba Bank Besar Bisa Terbatas di Semester Pertama

Kinerja bank besar masih melanjutkan pertumbuhan positif sepanjang empat bulan pertama tahun ini. Tapi, mayoritas masih mencetak pertumbuhan tipis

Harga TBS Petani Terancam Anjlok? Kementan Ancam Sanksi Tegas Pabrik Sawit
| Jumat, 29 Mei 2026 | 13:09 WIB

Harga TBS Petani Terancam Anjlok? Kementan Ancam Sanksi Tegas Pabrik Sawit

Kementan desak pelaku hilir sawit stop penahanan harga. Harga TBS petani anjlok, padahal CPO global stabil. Ada 139 PKS disorot.

Investor Pertanyakan Mekanisme Ekspor Via DSI, Risiko Implementasi Jadi Sorotan Utama
| Jumat, 29 Mei 2026 | 08:33 WIB

Investor Pertanyakan Mekanisme Ekspor Via DSI, Risiko Implementasi Jadi Sorotan Utama

Implementasi penuh kebijakan ekspor SDA satu pintu menjadi 1 Januari 2027, mundur dari target awal pada 1 September 2026.

Yield Tinggi Tak Lagi Cukup Memantik Minat, Investor Menguji Ulang Daya Tarik SBN RI
| Jumat, 29 Mei 2026 | 08:06 WIB

Yield Tinggi Tak Lagi Cukup Memantik Minat, Investor Menguji Ulang Daya Tarik SBN RI

Imbal hasil pasar obligasi domestik dinilai belum cukup untuk mengompensasi risiko nilai tukar rupiah.

Perkuat Infrastruktur Digital, Bank Besar Genjot Belanja Teknologi Informasi
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:45 WIB

Perkuat Infrastruktur Digital, Bank Besar Genjot Belanja Teknologi Informasi

Bank-bank besar kini berlomba tingkatkan investasi TI. Peningkatan sistem inti janji layanan lebih cepat dan aman bagi jutaan nasabah.

IHSG Diprediksi Volatil Jelang Rebalancing MSCI 29 Mei 2026, Ada Potensi Rebound?
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:36 WIB

IHSG Diprediksi Volatil Jelang Rebalancing MSCI 29 Mei 2026, Ada Potensi Rebound?

Di luar sentimen MSCI, pasar sensitif terhadap dinamika implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang dikendalikan melalui DSI.

Emiten Poultry Tancap Gas, MAIN Siapkan Rp 1 Triliun Kala Beban Bahan Baku Membengkak
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:32 WIB

Emiten Poultry Tancap Gas, MAIN Siapkan Rp 1 Triliun Kala Beban Bahan Baku Membengkak

Walau prospek permintaan industri poultry di atas kertas cukup cerah, risiko lonjakan harga bahan baku tetap mengintai.

Kenaikan BI-Rate tak Bertaji Tahan Rupiah, Kredibilitas Pemerintah Jadi Biang Keladi
| Jumat, 29 Mei 2026 | 07:30 WIB

Kenaikan BI-Rate tak Bertaji Tahan Rupiah, Kredibilitas Pemerintah Jadi Biang Keladi

Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah harus membantu Bank Indonesia, bukan menambah beban bank sentral.

INDEKS BERITA