PNBP Terdampak Tapi Hanya Sementara
Senin, 13 Oktober 2025 | 05:20 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian ESDM masih membekukan mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban atas jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Tindakan ini adalah bagian penting dari penegakan tata kelola pertambangan. Sebelumnya, hanya sebagian kecil penambang (10-15 IUP) dari 190 pemegang IUP yang sudah dibuka pembekuan izinnya.
Penegakan administrasi ini merujuk Peraturan Menteri ESDM No. 17/2025 yang disebut Permen RKAB. Pasal 5 beleid tersebut secara tegas mewajibkan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi menempatkan jaminan reklamasi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan RKAB.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
