Polemik Perampasan Aset
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hampir selalu ada kontroversi dalam proses penyusunan hingga pengesahan undang-undang (UU) di Indonesia. Lihat saja UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan parlemen. Jika ditarik sedikit ke belakang, polemik serupa juga terekam dalam proses penyusunan sejumlah UU, seperti UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontroversi penyusunan beberapa UU tersebut nyaris sama, yakni soal tuntutan publik terkait transparansi dalam proses penyusunan, yang dianggap tidak memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Polemik ini pula yang mencuat saat pengesahan UU Perampasan Aset. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan. Jika pun parlemen menggelar sejumlah rapat melibatkan publik, hal itu dianggap hanya formalitas.
