KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem zonasi kembali ramai dibicarakan. Salah satunya, ada beberapa masyarakat yang kecewa lantaran putra-putrinya tidak diterima di sekolah negeri. Padahal, jarak tempat tinggalnya dengan sekolah terkait tak lebih 200 meter.
Itu baru satu kasus. Ada lagi kasus lain terkait kecurangan-kecurangan lewat sistem zonasi. Sebagai contoh, ada orang tua yang rela menitipkan nama anaknya ke dalam Kartu Keluarga teman atau kerabatnya agar bisa masuk ke zonasi sekolah negeri yang ditargetkan. Kecurangan tersebut terus terjadi selama enam tahun diberlakukannya sistem zonasi.
Sebenarnya, penetapan sistem zonasi oleh pemerintah bertujuan mulia, yakni memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Dengan penerapan sistem zonasi, keluarga yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di sekitar rumah hingga tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi.
Kelebihan lain dari sistem zonasi yakni pemerataan pendidikan. Sistem ini bisa membuat kualitas pendidikan dan jumlah peserta didik jadi merata. Sehingga, tidak ada lagi sekolah yang kekurangan atau kelebihan peserta didik.
Sistem zonasi juga bisa menghapus stigma sekolah favorit. Sebelum diberlakukan sistem zonasi, muncul istilah sekolah favorit yang selalu diincar banyak calon siswa dari berbagai daerah. Namun, dengan penerapan sistem zonasi, semua anak mendapatkan status yang sama.
Dengan adanya semua kelebihan tadi, mengapa penerapan sistem zonasi di Indonesia menimbulkan kegaduhan?
Permasalahannya ternyata bukan pada sistemnya, melainkan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan sistem ini. Sejak diterapkan 2017, seharusnya pemerintah sudah memperbaiki secara bertahap sistem zonasi dengan sistem kependudukan.
Pasalnya, sistem ini terbilang lemah dan rentan dimanipulasi. Berkaca pada Jepang yang sudah menerapkan sistem ini, pemerintah Jepang memiliki data kependudukan yang lengkap dan baik.
Pekerjaan rumah lain pemerintah kita adalah menyediakan sekolah dengan standar kualitas yang sama plus quality control yang ketat. Ini termasuk dengan memperbanyak sekolah dan guru berkualitas. Kondisi yang terjadi saat ini adalah fasilitas pendidikan di Indonesia belum merata.
Hal inilah yang pada akhirnya memicu munculnya sekolah favorit. Jika ini tidak diperbaiki, jangan harap polemik sistem zonasi akan berakhir dalam waktu dekat.
