Prabowo-Sandi Akan Genjot Ekonomi Desa

Rabu, 23 Januari 2019 | 09:14 WIB
Prabowo-Sandi Akan Genjot Ekonomi Desa
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran pembangunan desa akan dinaikkan termasuk memulihkan daya beli dan konsumsi masyarakat desa. Itulah janji pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan penantang ini berjanji, alokasi anggaran desa ini bukan hanya berupa Dana Desa seperti saat ini, melainkan juga anggaran-anggaran yang langsung menyentuh masyarakat desa.

Drajad Wibowo, ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan, pembangunan desa merupakan kunci utama mendorong perekonomian nasional. Pasalnya, sebagian besar masyarakat tinggal di desa.

Dia menilai, kebijakan pemerintah selama ini menyalurkan Dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun per tahun, masih kurang. "Pembangunan dari desa akan memberi efek gulir yang besar. Kami juga akan meningkatkan program-program yang langsung menyentuh ke dapur rakyat berpenghasilan rendah di desa-desa," terang Drajad.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Anggawira menambahkan, target di atas akan dicapai melalui peningkatkan alokasi Dana Desa. Bersamaan dengan itu, aliran dana ke daerah akan diperbesar untuk membenahi infrastruktur pertanian agar menggerakkan industri pasca panen. Mulai dari penyediaan sumber daya manusia (SDM) hingga ketersediaan industri penunjang.

Pasangan kandidat calon presiden ini juga berjanji melakukan efisiensi APBN. Menurut Drajad, kubunya akan ketat menyisir pos Satuan Tiga, menegakkan disiplin belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan mengembangkan kriteria, indikator dan verifier yang objektif. Dia mengklaim upaya ini efektif mencegah korupsi dan kebocoran anggaran sejak awal atau mulai dari perencanaan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menilai, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatkan konsumsi masyarakat hanya bisa berlangsung sementara. Kekuatan daya dorong konsumsi masyarakat terhadap perekonomian berpotensi melemah dalam jangka panjang. "Hanya investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan jangka panjang," jelas Kuncoro.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap, capres jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. "Jika konsumsi naik, defisit transaksi berjalan akan terus melebar," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA