KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR sudah memutuskan menerapkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana pajak. Keputusan tertuang dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tujuan dari penerapan prinsip hukum tersebut utamanya adalah untuk mengembalikan kerugian pada negara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmardin Noor mengatakan kepada KONTAN, Selasa (12/10) asas ultimum remedium sudah dikenal di hukum pidana pajak.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
