Berita Ekonomi

Pro Kontra Syarat NIK dan NPWP di Pelayanan Publik

Senin, 04 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Pro Kontra Syarat NIK dan NPWP di Pelayanan Publik

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.

Penggunaan NIK dan/atau NPWP ditujukan untuk penanda identitas untuk setiap data penerima pelayanan publik, khususnya data yang masih aktif di Indonesia. NIK menjadi penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP.

Terbaru