Berita

Produsen Tekstil Mengajukan Safeguard untuk Menghalau Serbuan Impor

Selasa, 10 September 2019 | 05:14 WIB

ILUSTRASI. Produk tekstil

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi biang kerok kelesuan industri tekstil lokal. Untuk mengadang laju produk impor, pelaku industri tekstil domestik meminta pemerintah menjalankan kebijakan safeguard untuk mempertahankan kelangsungan industri tekstil nasional.

Hingga kini, aturan safeguard itu masih dalam tahap konsultasi bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, pemerintah dan pelaku usaha mengajukannya ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Apabila tidak ada hambatan,kebijakan safeguard ini akan selesai pada September 2019. Kelak, safeguard ini akan diterapkan selama 200 hari bersamaan dengan investigasi yang lebih mendalam. Setelah itu, pemerintah bisa menerapkan safeguard permanen selama tiga tahun ke depan terhadap produk TPT.

"Kemungkinan pada hari Kamis atau Jumat akan submit ke KPPI secara keseluruhan," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman usai acara Textiles Media Gathering di Menara Kadin, Selasa (9/9).

Pelaku industri mengharapkan pemerintah bisa mengenakan tarif dalam safeguard secara piramida ke bawah. Maksudnya, semakin ke hulu maka tarif yang dikenakan semakin rendah. Misalnya, untuk fiber dikenai tarif 2,5%, benang 5% hingga 6%, kain dikenai tarif kurang lebih 7%. Sementara tarif paling tinggi adalah produk garmen sebesar 15% sampai 18%.

Setali tiga uang, usulan penerapan safeguard terhadap produk TPT juga diajukan Ikatan Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) dan Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI).

Sekretaris Jenderal Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menjelaskan perlu ada pemulihan dan penguasaan pasar domestik atau substitusi impor melalui penerapan trade remedies dari hulu ke hilir.

Usulan lain seperti penghentian izin impor TPT kecuali untuk kepentingan ekspor melalui kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor. Tuntutan lainnya adalah revisi Permendag No 64 tahun 2017 yang memperbolehkan pedagang pemegang Angka Pengenal Impor Umum (API-U) melakukan importasi kain, benang dan serat.

Dalam lima tahun ke depan, industri mengharapkan produk TPT kembali bangkit melalui agenda peningkatan daya saing di sektor bahan baku, energi, SDM, teknologi, keuangan dan lingkungan.

Terkait banjir impor TPT, saat ini tercatat adat sembilan perusahaan tekstil yang terpaksa gulung tikar. Hal itu akibat produksinya tidak bisa terserap pasar dalam negeri karena kalah bersaing. "Lebih banyak di sektor menengah atau antara, seperti di pemintalan ada satu perusahaan, kebanyakan pertenunan dan rajut," kata Ade Sudrajat.

Rendahnya daya saing industri TPT dalam negeri disebabkan oleh panjangnya lead time industri tekstil dan produk tekstil. CEO Busana Apparel Group, Marimutu Maniwanen, menilai lead time industri tekstil Indonesia adalah 120 hari. Sementara lead time produk fast fashion hanya kurang lebih 60 hari.

Lead time yang terlalu panjang lantaran bahan baku industri tekstil di Indonesia mayoritas masih impor. "Kalau bahan baku kita impor sulit untuk mencapainya, paling bisa 90 hari. Untuk mencapai 60 hari, kita harus punya produk yang seluruhnya dari dalam negeri," kata dia.

Selain itu, hal yang memperlambat lead time industri TPT adalah peraturan di sektor hulu yang kurang fleksibel, seperti energi yang tak murah. Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin peluang investasi justru beralih ke negara lain seperti Kamboja Myanmar dan Ethiopia.

Lead time adalah waktu yang diperlukan selama proses pembuatan garmen hingga distribusi.

Reporter: Kenia Intan
Editor: Yuwono triatmojo

IHSG
6.236,69
0.28%
17,26
LQ45
985,92
0.27%
2,68
USD/IDR
14.100
0,57
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga