Proses Usulan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Tidak Transparan
Senin, 14 Agustus 2023 | 08:55 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) membuka dokumen terkait pengusulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah. Desakan itu agar masyarakat dapat memberikan masukan atau aspirasi terhadap nama-nama usulan Pj kepala daerah.
Pasalnya, proses pemilihan Pj kepala daerah yang telah berlangsung selama ini oleh Kementerian Dalam Negeri diwarnai potensi konflik kepentingan, terkhusus dalam bentuk rangkap jabatan. Setidaknya, ada indikasi bahwa orang yang ditunjuk merupakan pihak yang dekat dengan pemerintah pusat (Kemdagri), sehingga dapat dengan mudah mengontrol para Pj kepala daerah agar dapat menyelaraskan kepentingan pusat.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
