Proses Usulan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Tidak Transparan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) membuka dokumen terkait pengusulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah. Desakan itu agar masyarakat dapat memberikan masukan atau aspirasi terhadap nama-nama usulan Pj kepala daerah.
Pasalnya, proses pemilihan Pj kepala daerah yang telah berlangsung selama ini oleh Kementerian Dalam Negeri diwarnai potensi konflik kepentingan, terkhusus dalam bentuk rangkap jabatan. Setidaknya, ada indikasi bahwa orang yang ditunjuk merupakan pihak yang dekat dengan pemerintah pusat (Kemdagri), sehingga dapat dengan mudah mengontrol para Pj kepala daerah agar dapat menyelaraskan kepentingan pusat.
