Proses Usulan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Tidak Transparan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) membuka dokumen terkait pengusulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah. Desakan itu agar masyarakat dapat memberikan masukan atau aspirasi terhadap nama-nama usulan Pj kepala daerah.
Pasalnya, proses pemilihan Pj kepala daerah yang telah berlangsung selama ini oleh Kementerian Dalam Negeri diwarnai potensi konflik kepentingan, terkhusus dalam bentuk rangkap jabatan. Setidaknya, ada indikasi bahwa orang yang ditunjuk merupakan pihak yang dekat dengan pemerintah pusat (Kemdagri), sehingga dapat dengan mudah mengontrol para Pj kepala daerah agar dapat menyelaraskan kepentingan pusat.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan