Proyek Blok Masela Berlarut-larut, Shell Bisa Hengkang

Senin, 06 Mei 2019 | 07:51 WIB
Proyek Blok Masela Berlarut-larut, Shell Bisa Hengkang
[]
Reporter: Filemon Agung , Pratama Guitarra | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri hulu migas nasional diterpa isu panas lagi. Pemilik hak partisipasi atau participating interest (PI) 35% Blok Masela, yakni Royal Dutch Shell Plc (Shell), dikabarkan bakal angkat kaki dari Indonesia. Shell berniat menjual seluruh hak partisipasinya di blok tersebut.

Sumber Reuters mengatakan, Shell berencana melepas PI Blok Masela untuk membantu pembayaran atas pembelian BG Group tahun 2015 senilai US$ 54 miliar. Shell telah mengumpulkan US$ 30 miliar melalui program penjualan aset. Di Indonesia, perusahaan multinasional ini berharap bisa meraup US$ 1 miliar dengan menjual 35% PI di proyek LNG Abadi itu.

General Manager External Relation PT Shell Indonesia, Rhea Sianipar enggan berspekulasi atas rumor itu. "Kami tidak mengomentari rumor atau spekulasi pasar," ujar dia kepada KONTAN, kemarin.

Saat ini, kata Rhea, Shell fokus dan terus bekerjasama dengan Inpex selaku operator dalam rencana pengembangan atau plan of development (PoD) proyek Abadi.

Memang, sampai sekarang pembahasan PoD Blok Masela belum tuntas dan menimbun persoalan yang berlarut-larut. Pada Oktober 2018, Inpex, Shell dan SKK Migas kabarnya sudah menyepakati proposal pre front end engineering design

(FEED) atau pra penyusunan desain teknis dan rekayasa awal Blok Masela. Di proposal pre-FEED yang sudah disepakati itu tertulis nilai belanja modal US$ 19,23 miliar. Tapi, kabar yang diterima KONTAN menyebutkan, SKK Migas pada Februari 2019 mengubah belanja modal pre-FEED Blok Masela menjadi US$ 16,09 miliar.

Deputi Operasi SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman, menyatakan SKK Migas belum menerima laporan atas rencana penjualan hak partisipasi Shell. Dia hanya menandaskan, Inpex menginginkan PoD rampung pada Juni 2019.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebutkan, PoD belum bisa diputuskan lantaran masih ada gap anggaran pre-FEED yang diajukan. Kementerian ESDM, SKK Migas dan Inpex-Shell masih membahas secara berkala. "Kami mencoba lihat kemungkinan terbaik atas gap itu," kata dia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar belum merespons konfirmasi KONTAN hingga tadi malam.

Kabar hengkangnya Shell dari Blok Masela turut meredupkan prospek investasi migas di Indonesia, yang memang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir (lihat tabel).

Pengamat Energi Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, jika Shell mundur, ini akibat dari berlarut-larutnya proses penyusunan PoD. "Skema LNG dari laut ke darat juga mempengaruhi," kata dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA