PTPP Akan Menerbitkan Perpetual Bond Perdana Senilai Rp 500 Miliar

Kamis, 31 Januari 2019 | 06:12 WIB
PTPP Akan Menerbitkan Perpetual Bond Perdana Senilai Rp 500 Miliar
[]
Reporter: Aldo Fernando, Dityasa H Forddanta | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Tbk (PTPP) kembali meracik sumber pendanaan alternatif. Perusahaan ini berencana menerbitkan perpetual bond atau obligasi bunga abadi.

Perusahaan tersebut bakal menggandeng sejumlah mitra dalam pelaksanaan penerbitan perpetual bond pada tahun ini. "First issue tahun ini sekitar Rp 500 miliar," ujar Agus Purbianto, Direktur Keuangan PTPP, Rabu (30/1).

Kesempatan pertama bakal ditawarkan ke Ciptadana Asset Management. Ciptadana telah menyatakan bakal menyerap sekitar Rp 350 miliar. Konsepnya masih sama dengan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dan bakal diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.

Agus belum bersedia mengungkapkan siapa mitra lainnya yang membantu meracik pendanaan tersebut. Dia juga belum merinci proyek mana yang bakal dijadikan sasaran investasi.

Yang jelas, PTPP akan menyesuaikan imbal hasil dengan acuan perpetual bond yang memiliki rating (peringkat) serupa. "Imbal hasilnya sesuai dengan rating. Rating perpetual di A-, tinggal dilihat benchmark-nya," jelas Agus.

PTPP merilis perpetual bond ini sebagai persiapan. Sebab, emitenkonstruksi plat merah ini masih memiliki alternatif pendanaan lain, seperti penawaran umum berkelanjutan atau medium term notes (MTN). "Jika leverage sudah mentok, perpetual baru diterbitkan," kata dia.

Saat ini, perbandingan antara pinjaman dengan modal (gearing ratio) PTPP berada di posisi 0,9 kali. Sedangkan net debt to EBITDA hampir mentok di 3,5 kali.

Tahun ini, perusahaan tersebut menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai sekitar Rp 8,7 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 64% dibanding realisasi capex tahun lalu, yakni Rp 5,3 triliun.

Perusahaan yang baru melepas status perseronya ini menargetkan kontrak baru senilai Rp 50,3 triliun tahun ini. Angka ini naik 16% dari realisasi perolehan kontrak baru 2018, Rp 43,49 triliun.

Manajemen memprediksi, kontrak baru dari sektor konstruksi masih bakal dominan, lebih dari 60%. Sedang sisanya berasal dari pengerjaan engineering, procurement, and construction (EPC) dan proyek lainnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:45 WIB

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing

Upaya ini dilakukan untuk menahan laju penurunan alami produksi sekaligus menjaga kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:41 WIB

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda

pemerintah akan mencari pemasukan tambahan bagi negara, salah satunya dari komoditas nikel yang bakal dikenakan pajak ekspor.

 Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:38 WIB

Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk menjaga beli masyarakat yang bisa mengerek inflasi akibat kenaikan harga barang

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:33 WIB

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM

Hanya BBM nonsubsidi yang mungkin mengalami perubahan harga pada awal April 2026 lantaran lonjakan harga minyak dunia

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:30 WIB

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli

​Daya beli masyarakat Indonesia melemah, pertumbuhan kredit konsumsi melambat meski terdorong momentum Ramadan.

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:25 WIB

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus

Neraca perdagangan Februari 2026 diperkirakan kembali mencatat surplus meski pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga

​Likuiditas masih longgar, bank besar lebih agresif menempatkan dana di obligasi saat kredit melambat.

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal

Bukan cuma likuiditas, program prioritas pemerintah turut jadi beban berat bagi rupiah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Baca selengkapnya.

Satgas
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:10 WIB

Satgas

Satgas dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme denda damai, khususnya terhadap tersangka dan terdakwa korporasi.

Capital A Fokus Genjot Bisnis Non Aviasi
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:09 WIB

Capital A Fokus Genjot Bisnis Non Aviasi

Efisiensi sekaligus ekspansi portofolio bisnis menjadi langkah yang ditempuh pihaknya guna melancarkan arus pendapatan.

INDEKS BERITA

Terpopuler