PUPR Optimistis Targetkan Pembangunan Jalan Sepanjang 732 km

Jumat, 22 Februari 2019 | 08:00 WIB
PUPR Optimistis Targetkan Pembangunan Jalan Sepanjang 732 km
[]
Reporter: Resya Nugraha, Sinar Putri S.Utami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 732 kilometer (km) di tahun ini. Dengan menghitung rencana target itu, pemerintah menyatakan, pembangunan jalan baru sepanjang  tahun 2015- 2019 mencapai 4.119 km.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menyebut, selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, PU-PR telah membangun 3.387 km jalan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Sugiyartanto mengklaim pencapaian pembangunan jalan nasional ini sudah di atas target yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan membangun jalan nasional 2.650 km.

Artinya sepanjang tahun 2015-2018 sudah mencapai 127% dari target di RPJMN. Jika realisasi akhir 2019 bisa mencapai 4.119 km artinya pembangunan bisa mencapai 155% dari target.

Pembangunan jalan baru ini sebagian besar di luar Pulau Jawa.  Terbanyak di Pulau Papua, menyusul Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya yang berbatasan langsung dengan Timor Timur.

Kementerian PUPR menyebut fokus pembangunan jalan nasional dalam empat tahun terakhir berada di wilayah terpencil. Pembangunan jalan ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat, karena pemerintah daerah (pemda) setempat tak punya kemampuan finansial yang mencukupi untuk membangun.

Agar target pembangunan jalan tercapai, Kementerian PUPR akan menerapkan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP). Dalam skema availability payment, pemerintah menawarkan ke swasta untuk membangun jalan utuh.

Setelah infrastruktur itu beroperasi, pemerintah akan membayar biaya pembangunan konstruksi tersebut dengan cara mencicil sesuai waktu perjanjian. Selama waktu perjanjian itu, swasta akan melakukan pemeliharaan terhadap jalan tersebut.

Skema pembayaran ini bertujuan untuk menutupi kekurangan dana dari anggaran negara "Kadangkala APBN atau dana pemerintah itu terbatas, hal ini dikarenakan pengembangan pada jalan nasional yang dilakukan setiap tahunnya," jelas Sugiyartanto.

Saat ini, ada empat proyek skema KPBU Availability Payment. Antara lain: Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra (Riau–Sumsel) senilai Rp 1,1 triliun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena–Mumugu) Rp 1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, dan Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatra Rp 1,2 triliun. Availability Payment dilakukan lantaran anggaran Bina Marga tak mencukupi untuk bisa mengejar target.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, gencarnya pembangunan jalan yang dilakukan Kementerian PUPR bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur nasional. Jalan menjadi infrastruktur yang jadi perhatian investor. Infrastruktur jalan yang baik membuat minat investasi manufaktur dan logistik meningkat.

Bagikan

Berita Terbaru

Cek Skor Kredit demi Pencapaian Penting dalam Hidup
| Minggu, 07 September 2025 | 07:00 WIB

Cek Skor Kredit demi Pencapaian Penting dalam Hidup

Jangan hanya tahu platform pinjaman, tapi unduh juga aplikasi cek skor kredit biar berimbang dalam memanfaatkan fasilitas utang.

Asuransi Perjalanan Jadi Kontributor Utama saat Makin Banyak yang Jalan-Jalan
| Minggu, 07 September 2025 | 06:30 WIB

Asuransi Perjalanan Jadi Kontributor Utama saat Makin Banyak yang Jalan-Jalan

Bisnis asuransi perjalanan menunjukkan pertumbuhan positif. Online travel agent dan platform digital lainnya bisa memperluas akses.

Balik ke Fase Ekspansif, Prospek Industri Hijau Positif
| Minggu, 07 September 2025 | 06:15 WIB

Balik ke Fase Ekspansif, Prospek Industri Hijau Positif

Industri manufaktur kembali ke fase ekspansif. Ini sekaligus berpeluang mengembangkan industri hijau di Tanah Air.

Tambang Emas Itu Bernama Sampah Rumah Tangga
| Minggu, 07 September 2025 | 05:45 WIB

Tambang Emas Itu Bernama Sampah Rumah Tangga

Lewat program konversi sampah menjadi emas, Pegadaian meramu dua hal sekaligus, membangun literasi investasi dan budaya ramah lingkungan.

Cuan Cetar dari Produksi Camilan Bar
| Minggu, 07 September 2025 | 05:35 WIB

Cuan Cetar dari Produksi Camilan Bar

Tren gaya hidup sehat butuh sumber nutrisi sehat. Salah satunya camilan bar yang mengenyangkan. Belakangan camilan bar diminati banyak orang.

 
BI dan Pemerintah Berbagi Beban
| Minggu, 07 September 2025 | 05:10 WIB

BI dan Pemerintah Berbagi Beban

BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat menanggung beban sama besar alias separo-separo atas bunga surat utang pemerintah.​

Banyak Aksi Unjuk Rasa, IHSG Sepekan Cuma Naik Tipis
| Minggu, 07 September 2025 | 04:25 WIB

Banyak Aksi Unjuk Rasa, IHSG Sepekan Cuma Naik Tipis

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.867,35 pada perdagangan Kamis (4/9) atau melemah 0,23% dibandingkan hari sebelumnya

Risiko Tambahan Emiten Komoditas Nikel
| Minggu, 07 September 2025 | 04:15 WIB

Risiko Tambahan Emiten Komoditas Nikel

Konsumsi baterai FLP yang semakin meningkat bisa membuat pengelola smelter berpotensi kehilangan pasar strategis

Ketidakpastian Masih Tinggi, Begini Catatan Sekuritas Asing Soal IHSG
| Minggu, 07 September 2025 | 04:10 WIB

Ketidakpastian Masih Tinggi, Begini Catatan Sekuritas Asing Soal IHSG

Sepekan dalna asing net sell Rp 5,28 triliun, analis berharap pasar modal akan kembali membaik di jangka panjang

Gugatan CMNP ke BHIT Terkait NCD Senilai Rp 119 Triliun Masih Berlanjut
| Sabtu, 06 September 2025 | 22:22 WIB

Gugatan CMNP ke BHIT Terkait NCD Senilai Rp 119 Triliun Masih Berlanjut

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melayangkan gugatan kepada Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) sebesar Rp 119 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler