Rasio Keterbukaan Ekonomi Indonesia Baru 40%

Jumat, 12 April 2019 | 08:14 WIB
Rasio Keterbukaan Ekonomi Indonesia Baru 40%
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterbukaan ekonomi berjalan searah dengan ancaman gejolak nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan. Korelasi ini terungkap dalam diskusi Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/4).

Berdasarkan data World Bank 2017, keterbukaan ekonomi yang dilihat dari rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru sebesar 40% dengan nominal PDB saat itu sebesar Rp 13.588,8 triliun.

Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%. Makanya, rupiah lebih bergejolak dibandingkan dengan mata uang tiga negara itu. Indonesia pun mengalami defisit yang lebih besar dibanding Malaysia dan Thailand. "Ekonomi satu negara kian terbuka, semakin stabil," kata, Febrio Kacaribu, Ekonom Universitas Indonesia, kemarin.

Menurut Febrio, untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis.

Indonesia juga perlu berupaya menahan laju keluar investasi portofolio di pasar keuangan. Salah satunya dengan memberi insentif atau yang dikenal dengan reverse tobin tax. Kini insentif tersebut masih dikaji pemerintah. Jadi saat negara maju seperti Amerika Serikat (AS) menawarkan suku bunga tinggi, pemilik dana portofolio tidak langsung menarik dananya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Iskandar Simorangkir tak sepakat jika masalah Indonesia karena keterbukaan ekonomi. Ia menilai, masalah saat ini pada daya saing barang dan jasa suatu negara. Karena itu, pemerintah fokus meningkatkan daya saing untuk menggenjot ekspor. "Dengan memperkuat daya saing seperti kebijakan yang kini dilakukan pemerintah," tandasnya.

Kebijakan itu antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir ekspor dan substitusi impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%
| Selasa, 30 September 2025 | 13:38 WIB

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%

PT Bukit Makmur Mandiri Utama akan memanfaatkan dana obligasi untuk refinancing, belanja modal, dan modal kerja.

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?
| Selasa, 30 September 2025 | 11:41 WIB

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?

Basis Utama Prima masuk sebagai investor di ARCI saat emiten pertambangan emas tersebut menggelar IPO pada 2021.

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih
| Selasa, 30 September 2025 | 10:25 WIB

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih

Risiko terbesar jika sampai terjadi kegagalan Koperasi Merah Putih akan ditanggung desa dan kelurahan.

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten
| Selasa, 30 September 2025 | 09:49 WIB

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten

Jika minimum free float langsung diatur sebesar 30%, dapat menimbulkan risiko bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo
| Selasa, 30 September 2025 | 09:10 WIB

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo

Lonjakan saham KOKA lebih dipicu oleh euforia dan spekulasi pelaku pasar terhadap rencana masuknya calon investor strategis. 

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub
| Selasa, 30 September 2025 | 08:29 WIB

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub

Tiga kontrak pertama memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam komersialisasi minyak dan kondensat

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun
| Selasa, 30 September 2025 | 08:27 WIB

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun

Antam mendapatkan emas dari beberapa sumber. Pertama, dari Tambang Emas Pongkor di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Bogor,

Nasib IPO Inalum  di Tangan Danantara
| Selasa, 30 September 2025 | 08:22 WIB

Nasib IPO Inalum di Tangan Danantara

Sebelumnya, Inalum menargetkan IPO bisa direalisasikan sebelum Danantara berdiri, saat masih berada langsung di bawah kendali Kementerian BUMN

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025
| Selasa, 30 September 2025 | 08:19 WIB

Renovasi 7 Gerbang Tol Dalam Kota JSMR Ditargetkan Rampung Hingga Awal Oktober 2025

Gerbang tol yang diperbaiki berada di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit yang merupakan salah satu jalanan utama Jakarta.

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat
| Selasa, 30 September 2025 | 08:14 WIB

Ada Celah Privatisasi PLN, RUPTL 2025-2034 Digugat

Pengembang swasta memegang porsi 73% proyek pembangkit listrik senilai Rp 1.566 triliun, sehingga akan berpengaruh pada PLN

INDEKS BERITA

Terpopuler