Rasio Keterbukaan Ekonomi Indonesia Baru 40%

Jumat, 12 April 2019 | 08:14 WIB
Rasio Keterbukaan Ekonomi Indonesia Baru 40%
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterbukaan ekonomi berjalan searah dengan ancaman gejolak nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan. Korelasi ini terungkap dalam diskusi Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/4).

Berdasarkan data World Bank 2017, keterbukaan ekonomi yang dilihat dari rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru sebesar 40% dengan nominal PDB saat itu sebesar Rp 13.588,8 triliun.

Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%. Makanya, rupiah lebih bergejolak dibandingkan dengan mata uang tiga negara itu. Indonesia pun mengalami defisit yang lebih besar dibanding Malaysia dan Thailand. "Ekonomi satu negara kian terbuka, semakin stabil," kata, Febrio Kacaribu, Ekonom Universitas Indonesia, kemarin.

Menurut Febrio, untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis.

Indonesia juga perlu berupaya menahan laju keluar investasi portofolio di pasar keuangan. Salah satunya dengan memberi insentif atau yang dikenal dengan reverse tobin tax. Kini insentif tersebut masih dikaji pemerintah. Jadi saat negara maju seperti Amerika Serikat (AS) menawarkan suku bunga tinggi, pemilik dana portofolio tidak langsung menarik dananya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Iskandar Simorangkir tak sepakat jika masalah Indonesia karena keterbukaan ekonomi. Ia menilai, masalah saat ini pada daya saing barang dan jasa suatu negara. Karena itu, pemerintah fokus meningkatkan daya saing untuk menggenjot ekspor. "Dengan memperkuat daya saing seperti kebijakan yang kini dilakukan pemerintah," tandasnya.

Kebijakan itu antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir ekspor dan substitusi impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:07 WIB

Pertebal Portofolio, Saratoga (SRTG) Siapkan Dana US$ 150 Juta

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) membidik sejumlah perusahaan potensial untuk didanai pada tahun 2025 ini. 

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah
| Kamis, 23 Januari 2025 | 09:03 WIB

Berbenah, Prospek Saham GOTO Berpotensi Merekah

Pemulihan kinerja dan bisnis on demand service mendorong prospek harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:31 WIB

Menangkap Peluang Mengoleksi Emas Saat Harga Terkoreksi

Di jangka pendek ada peluang harga emas terkoreksi. Data-data inflasi Amerika Serikat menunjukkan pelambatan

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:26 WIB

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat

Ketimbang IPO entitas hasil merger UUS BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah, BBTN membuka peluang untuk mengakuisisi bank syariah lain.

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:09 WIB

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD

Pemerintah akan menyisir dan mendata developer nakal agar tidak bisa berpartisipasi dalam Program Tiga Juta Rumah. 

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:53 WIB

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) dan Ghuangzhou Yi Song berkongsi masuk ke bisnis paper pulp mold. ​

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:41 WIB

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua

Data terbaru menunjukkan, kepemilikan Subagio Wirjoatmodjo di perusahaan batubara PT Trimata Benua sebanyak 25 persen.

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:02 WIB

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat

Peluang pemangkasan suku bunga acuan alias BI rate dapat mendukung valuasi yield obligasi domestik. 

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:00 WIB

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder

Langkah borong SBN oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program ekonomi pemerintah.

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:45 WIB

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik

Pada September nanti Indonesia secara keseluruhan bisa memenuhi standar besar seperti Exponential Moving Average (EMA).

INDEKS BERITA

Terpopuler