KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan terjadinya lonjakan realisasi anggaran subsidi energi tahun ini. Penyebabnya, realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun gas elpiji tabung 3 kilogram (kg) melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2019.
Dalam APBN 2019, pemerintah mematok anggaran subsidi BBM dan elpiji 3 kg sebesar Rp 100,6 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 46,9 triliun. Adapun realisasinya hingga Mei 2019 telah mencapai Rp 23,5 triliun atau 23,4% dari target.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara menyebut memang ada tren realisasi konsumsi solar 2015-2018 di bawah kuota. Namun, realisasi konsumsi solar hingga April 2019 mencapai 5,07 juta kiloliter (kl) atau 35% dari target di APBN.
"Januari-April ini kan sepertiga tahun, artinya kalau kita kalikan tiga, (setahun) sudah mencapai 15,3 juta kl. Jadi hampir pasti melebihi kuota (yang sebesar 14,5 juta kl)," kata Suahasil, Selasa (25/6).
Begitu juga dengan realisasi konsumsi gas elpiji 3 kg yang selalu melampaui kuota dua tahun terakhir. Hitungannya, realisasi konsumsi elpiji 3 kg rerata naik 5,9% per tahun.
Kenaikan tersebut dipengaruhi tiga hal. Pertama, asumsi harga minyak mentah dan kurs rupiah yang cukup fluktuatif. Kedua, harga jual eceran elpiji 3 kg tidak berubah sejak 2008 sehingga selisih harga keekonomian dengan harga jual eceran semakin lebar. Ketiga, distribusi elpiji 3 kg masih terbuka sehingga masyarakat cenderung membeli tabung bersubsidi.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, pemerintah harusnya menyalurkan subsidi energi tepat sasaran dengan menaikkan harga jual. "Kalau realisasinya lebih, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan harga. Tidak bisa tidak," kata Said.
Ketua Badan Anggaran DPR Kahar Muzakir menambahkan, pemerintah mesti serius menyelesaikan mekanisme distribusi elpiji 3 kg secara tertutup. "Harusnya by name by address," kata dia.
