KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Agenda reformasi perpajakan yang digaungkan Kementerian Keuangan hujan kritik sejumlah pihak. Terutama polemik rencana pemerintah berencana memungut pajak dari barang-barang kebutuhan pokok yang akan membebani masyarakat.
Berdasarkan draf perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dihimpun KONTAN mengatur bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%, lebih tinggi dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. Pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multitarif, dengan tarif rendah 5% dan tarif tinggi 25% untuk barang dan jasa tertentu.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
