Rem Konsumsi BBM
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11) pekan lalu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah harus nombok lebih dari Rp 8.000 per liter untuk mempertahankan harga Pertalite di Rp 10.000 per liter. Soalnya, harga keekonomian BBM jenis RON 90 ini mencapai Rp 18.102 per liter per Oktober 2026 lalu.
Pemerintah makin nombok lantaran terjadi shifting pengguna Pertamax cs ke Pertalite. Sebab, harga Pertamax cs makin mahal. Pertamax, misalnya. Saat ini, harganya Rp 15.950 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali. Jadi, selisih sama Pertalite, hampir Rp 6.000 per liter.
Alhasil, konsumsi Pertalite melonjak. Setidaknya, tampak dari antrean pembeli Pertalite, khususnya sepeda motor di SPBU-SPBU Pertamina, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, yang semakin panjang saja.
Dan, data Pertamina menunjukkan, konsumsi Pertalite naik sebesar 13% pada Oktober 2026 dibanding rata-rata Januari hingga Mei 2026. Walhasil, kantong pemerintah makin jebol buat membayar subsidi dan kompensasi BBM.
Mengacu data Kementerian Keuangan, pemerintah sudah mengucurkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 415,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Salah satunya, untuk subsidi BBM sebanyak 15.244 kiloliter, naik 9,5% dari realisasi periode yang sama di 2025 sebesar 13.916 kiloliter.
Tapi, shifting konsumsi Pertamax cs juga terjadi lantaran populasi kendaraan listrik semakin banyak. Mobil listrik, misalnya, hingga Oktober 2026, penjualannya secara wholesales mencapai 134.571 unit atau setara 17,7% dari total penjualan mobil nasional sebanyak 760.476 unit. Pada Januari 2026, kontribusinya masih sebesar 15,4%.
Angka penjualan sepanjang 10 bulan pertama tahun ini juga melesat 94,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Konsumsi Pertamax cs yang menyusut, tentu membantu mengurangi beban pemerintah. Soalnya, pemerintah masih memberi kompensasi lantaran harga Pertamax cs di bawah harga keekonomian.
Nah, pemerintah perlu mengerem juga konsumsi Pertalite dengan mendongkrak populasi motor listrik yang penjualan tahun ini juga meningkat tinggi. Caranya, dengan kembali memberikan insentif. Lalu, pemerintah daerah tetap membebaskan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan listrik.
Yang tidak kalah penting, tentu saja, memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
