Reshuffle Kabinet Lagi, Ada Kementerian yang Melebur dan Ada yang Baru

Kamis, 15 April 2021 | 05:49 WIB
Reshuffle Kabinet Lagi, Ada Kementerian yang Melebur dan Ada yang Baru
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo akan segera melantik menteri baru tekait dengan perubahan nomenklatur kementerian. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.]
Reporter: Abdul Basith Bardan, Lidya Yuniartha | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Reshuffle kabinet kembali terjadi. Presiden Joko Widodo akan segera melantik menteri baru tekait dengan perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR RI pekan lalu.

Sebagai informasi, pemerintah akan melebur dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Selain itu, terdapat satu kementerian baru yakni Kementerian Investasi.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:50 WIB

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi

Salah satu negara ASEAN, Filipina, kemarin mengumumkan keadaan darurat energi akibat lonjakan harga minyak mentah global, dikutip Reuters.

 Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:43 WIB

Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara

Pemerintah berencana menambah volume produksi batubara dalam persetujuan RKAB 2026 untuk mengamankan pendapatan negara

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:42 WIB

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pemangkasan outlook, perang, defisit fiskal dan pelemahan rupiah menyuramkan prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:38 WIB

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan

Pemerintah dikabarkan sedang membahas Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara.

Nasib Rupiah Usai Libur Lebaran: Pelemahan Ancam Ekonomi?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Usai Libur Lebaran: Pelemahan Ancam Ekonomi?

Selama libur Lebaran, rupiah sempat bertengger di Rp 16.997 per dolar AS. Ketahui faktor pendorong dan prediksi pergerakan selanjutnya

Lebaran Lewat, Apa Lagi?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:10 WIB

Lebaran Lewat, Apa Lagi?

Langkah taktis melalui stabilisasi kurs Rupiah dan efisiensi subsidi energi menjadi krusial agar mesin konsumsi tidak anjlok.

Laba Charoen Pokphan (CPIN) Melonjak 52% di 2025, Akankah Bertahan di 2026?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:00 WIB

Laba Charoen Pokphan (CPIN) Melonjak 52% di 2025, Akankah Bertahan di 2026?

Rencana pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN bisa menekan margin CPIN. Pelajari potensi dampaknya pada kinerja CPIN.

Pasokan Migas Global Terancam, Cek Risiko Kenaikan Harga Ini!
| Rabu, 25 Maret 2026 | 05:30 WIB

Pasokan Migas Global Terancam, Cek Risiko Kenaikan Harga Ini!

Harga minyak Brent kini di atas US$100/barel setelah konflik geopolitik. Analis memprediksi potensi kenaikan lebih tinggi

Metropolitan Land (MTLA) Incar Tingkat Okupansi Hotel 85%
| Rabu, 25 Maret 2026 | 05:20 WIB

Metropolitan Land (MTLA) Incar Tingkat Okupansi Hotel 85%

Peningkatan pemesanan kamar hotel mulai terlihat menjelang libur Lebaran, terutama di hotel yang berada di jalur dan destinasi mudik Lebaran.

TGPF untuk Keadilan Andrie Yunus
| Rabu, 25 Maret 2026 | 04:31 WIB

TGPF untuk Keadilan Andrie Yunus

Kegagalan membentuk tim independen berarti negara secara sadar membiarkan praktik teror terhadap warga negara tetap hidup di sistem pemerintahan.

INDEKS BERITA

Terpopuler