Risiko Fiskal

Kamis, 13 Maret 2025 | 03:12 WIB
Risiko Fiskal
[ILUSTRASI. TAJUK - Khomarul Hidayat]
Khomarul Hidayat | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih bergerilya mencari sumber pembiayaan untuk sejumlah program ambisius yang menelan anggaran jumbo. Ambil contoh, program tiga juta rumah yang jelas butuh pendanaan besar. Pemerintah sampai harus minta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk menyokong pembiayaan program perumahan tersebut. Caranya, kelak BI akan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program ini di pasar sekunder.

Kenapa sampai menggandeng bank sentral yang notabene tugasnya mengelola moneter bukan fiskal? Ya karena APBN tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan tiga juta rumah. Terlebih, APBN juga tersedot untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto lain yang juga butuh anggaran besar. Seperti program makan bergizi gratis. Belum lagi dengan kehadiran Danantara, sebuah badan investasi pemerintah, yang juga butuh dukungan pendanaan tidak sedikit untuk kebutuhan investasi.

Di sisi lain, penerimaan negara belum optimal alias masih terbatas. Itu sebabnya, pemerintah gencar memangkas anggaran yang hasilnya direalokasikan untuk mendanai program-program yang butuh dana besar tadi.

Masalahnya efisiensi anggaran ini sebetulnya tak benar-benar mengurangi bujet belanja negara. Hanya merealokasi anggaran. Jadi sama saja. Dus, dengan penerimaan negara utamanya penerimaan pajak yang masih seret, ditambah tekanan utang jatuh tempo tahun ini yang mencapai Rp 800,33 triliun, membuat ruang fiskal menjadi terbatas. Alhasil, risiko fiskal menjadi ancaman yang mengintai.

Defisit anggaran pun potensial membengkak dari target. Meningkatnya risiko fiskal itu pula yang mendasari bank investasi Amerika Serikat (AS) Goldman Sachs menggunting peringkat aset investasi di Indonesia. Goldman Sach meramalkan, defisit APBN 2025 bakal menembus 2,9% dari produk domestik bruto (PDB). Jauh dari target APBN 2025 yang sebesar 2,53% PDB.

Ancaman kenaikan risiko fiskal ini tak boleh diabaikan. Sebab bagaimanapun, APBN adalah jangkar ekonomi negara. Kredibilitas APBN mencerminkan pula pengelolaan fiskal sehingga harus hati-hati penggunaannya. Jika sembrono, ugal-ugalan mengutak-atik dan mengelola fiskal, sudah pasti bakal merusak kredibilitas APBN. Dan bahayanya akan meruntuhkan kepercayaan investor termasuk para pemodal asing.

Apa yang terjadi di pasar keuangan belakangan ini, tekanan jual asing yang besar, bukan semata faktor eksternal. Tapi juga cerminan kekhawatiran soal keberlangsungan fiskal Indonesia. Jadi, jangan dibuat main-main soal pengelolaan APBN ini.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:48 WIB

Utang Luar Negeri Tinggi, Modal Asing Serbu SBN

Posisi ULN pemerintah tercatat US$ 210,1 miliar, tumbuh 10% secara tahunan per akhir Juni 2025      

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:38 WIB

Sudah 81.000 Koperasi Merah Putih Terbentuk

Kopdeskel Merah Putih itu juga sudah berbadan hukum dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air       

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:33 WIB

DPR dan Pemerintah Selesaikan 14 RUU

DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:15 WIB

Anggaran Rp 1.300 Triliun untuk Masyarakat Berpenghasilan Mini

Presiden Prabowo Subianto disebut ingin APBN dinikmati oleh lebih banyak masyarakat                .​

Anggaran Jumbo MBG
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:00 WIB

Anggaran Jumbo MBG

Pemerintah harus memastikan program MBG dengan dana jumbo itu bisa menjangkau target yang dipatok lebih banyak dari jumlah orang miskin.

Menyikapi Polemik Pertumbuhan Ekonomi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:00 WIB

Menyikapi Polemik Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut terbuka untuk menjabarkan metodologi dan asumsi perhitungan PDB.

Theo Lekatompessy Membagi Portofolio Sesuai Tujuan Investasi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:20 WIB

Theo Lekatompessy Membagi Portofolio Sesuai Tujuan Investasi

Theo Lekatompessy, Komisaris Independen PT Temas Tbk (TMAS) membagikan strateginya dalam berinvestasi

Rukun Raharja (RAJA) dan Petrosea (PTRO) Berkongsi Akuisisi Entitas Grup Hafar
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:15 WIB

Rukun Raharja (RAJA) dan Petrosea (PTRO) Berkongsi Akuisisi Entitas Grup Hafar

Kedua emiten pertambangan ini berkongsi mengakuisisi dua perusahaan milik Grup Hafar. Yakni, PT Hafar Daya Konstruksi dan PT Hafar Daya Samudera.​

Upaya Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lewat Anak Usaha Baru
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:10 WIB

Upaya Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lewat Anak Usaha Baru

Mengupas profil dan strategi bisnis di sektor EBT dari PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) pasca membangun dua anak usaha baru 

Harga dan Permintaan Komoditas Mendaki, Saham Emiten CPO Melejit Tinggi
| Sabtu, 16 Agustus 2025 | 06:05 WIB

Harga dan Permintaan Komoditas Mendaki, Saham Emiten CPO Melejit Tinggi

Mayoritas saham emiten produsen minyak sawit (CPO) tumbuh kencang sejak awal tahun ini atau year to date (ytd). 

INDEKS BERITA

Terpopuler