RPP Cipta Kerja Sektor Migas Tidak Jelas, Ada Potensi Komplikasi di Investasi Migas
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan terminologi terkait dengan investasi minyak dan gas (migas) dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sektor migas berpotensi memantik perbedaan tafsir jika tidak diperjelas. Agar iklim investasi terjaga, pemerintah perlu memperjelas ketentuan dalam UU Cipta Kerja sektor migas dalam aturan lain.
Menurut pasal 5 ayat (1) UU Cipta Kerja sektor migas, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kalau mengacu pada beleid tersebut, artinya ada perubahan rezim dari semula kontrak kerja sama menjadi perizinan berusaha.
