RUU BUMD Digodok, Independensi BPD Jadi Sorotan
Selasa, 28 Oktober 2025 | 06:15 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) tengah menjadi sorotan. Penyebabnya, ada rencana pemerintah meningkatkan status regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Peraturan Pemerintah (PP) menjadi Undang-Undang (UU).
Selama ini, pengelolaan BUMD diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. Namun, pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD, yang salah satu poinnya memberi kewenangan lebih besar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut campur langsung dalam pengelolaan BUMD.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
