RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas 2022

Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi RUU prioritas.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Selasa (14/12), bilang tahun ini pemerintah mengajukan dua RUU pendukung upaya pemberantasan korupsi, yakni RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. "Tetapi kedua RUU ini di tahun 2021 tidak menjadi prioritas, artinya DPR tidak setuju," katanya.

Ini Artikel Spesial

Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Rp 20K

 

PAKET 1 Bulan

BERLANGGANAN

Rp 99K

HEMAT 17%

PAKET 6 Bulan

BERLANGGANAN

POPULER

Rp 190K

HEMAT 21%

PAKET 12 Bulan

BERLANGGANAN

PAKET LAIN

Rp 120K

KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

• Business Insight
• Epaper Harian + Mingguan
• Arsip Epaper 30 Hari

BERLANGGANAN

LOGIN atau