Berita

Sanksi Berat Menanti Pelaku Kejahatan Korporasi

Kamis, 12 September 2019 | 05:41 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi Hakim di Pengadilan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anda, para pebisnis bacalah dengan hati-hati revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak pasal dalam rancangan UU KUHP yang bisa menjerat Anda.

Waktu kian pendek, lantaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam dua pekan ke depan siap mengesahkan UU ini menjadi aturan baru ini, menggantikan UU peninggalan Belanda tersebut.

Baca Juga: BJ Habibie, jenius berkat pola asuh sang ayah 

Dari 627 pasal di beleid yang sudah disiapkan sejak tahun 1963, banyak pasal yang akan mempengaruhi bisnis, utamanya jika bisnis Anda terlibat kejahatan korporasi. Pasal, antara lain ada dalam pasal 46 hingga 51 serta pasal sanksi di 118-123 RUU KUHP. 

Singkatnya, jika pengurus perusahaan terlibat kasus pidana korporasi, sanksinya tak berhenti ke pengurus perusahaan tapi sampai ke perusahaan. Pengurus perusahaan bukan sekadar manajemen, tapi mereka yang punya hak memerintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi yang ada di luar struktur organisasi, tapi dapat mengendalikan korporasi.

Baca Juga: Istana: Pemerintah banyak merevisi draf RUU KPK yang disusun DPR 

Pidana korporasi diancam pidana denda bervariasi, tergantung kejahatan, mulai Rp 1 juta-Rp 50 miliar, sampai adanya penyitaan, lelang aset perusahaan hingga membekukan kegiatan usaha bila tak menjalani hukuman pidana.

Selanjutnya
Halaman   1 2
Reporter: Fahriyadi, Syamsul Ashar, Vendi Yhulia Susanto
Editor: Narita Indrastiti

IHSG
6.236,69
0.28%
17,26
LQ45
985,92
0.27%
2,68
USD/IDR
14.100
0,57
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga